TUGU JOGJA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Fakultas tersebut juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta aparat menjamin akses bantuan hukum bagi mereka yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan.
Sikap tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Fisipol UGM pada Rabu, 11 November 2026. Pernyataan itu merupakan respons atas insiden kekerasan yang terjadi ketika massa menggelar demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Melalui pernyataan institusi yang disampaikan Dekan Fisipol UGM, Prof. Dr. Gabriel Lele, fakultas menilai tindakan represif aparat sebagai persoalan serius.
Tindakan tersebut dinilai mengancam keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
Fisipol UGM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak tersebut juga melekat pada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Fakultas tersebut menyatakan dukungan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan atas penyelenggaraan negara.
Demonstrasi dipandang sebagai bagian dari praktik demokrasi yang semestinya memperoleh perlindungan, bukan justru dihadapkan pada tekanan maupun tindakan represif.
Selain mengecam tindakan aparat, Fisipol UGM secara khusus meminta pembebasan mahasiswa yang ditangkap dalam rangkaian aksi 10 November 2026.
Fakultas tersebut juga mendesak aparat membuka akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan.
Menurut Fisipol UGM, setiap mahasiswa yang berhadapan dengan proses hukum harus memperoleh pendampingan hukum secara layak.
Proses pemeriksaan dan penegakan hukum juga harus berlangsung dengan menghormati hak asasi manusia serta prinsip keadilan.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari sikap Fisipol UGM dalam merespons penanganan massa aksi. Fakultas menilai perlindungan terhadap mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga pemenuhan hak-hak mereka ketika berhadapan dengan proses hukum.
Fisipol UGM selanjutnya mendesak negara menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Jaminan tersebut, menurut fakultas, harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif.
Fisipol UGM juga mengecam segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi, termasuk intimidasi dan penggunaan kekuatan secara represif yang menyasar lingkungan kampus.
Dalam pernyataannya, fakultas mengingatkan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang aman bagi sivitas akademika.
Perguruan tinggi harus memberikan perlindungan bagi mahasiswa dan warga kampus untuk menjalankan kebebasan akademik, mengembangkan pemikiran kritis, serta menyampaikan aspirasi.
Atas dasar itu, Fisipol UGM meminta semua pihak menghormati independensi dan fungsi kampus sebagai ruang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus penguatan kehidupan demokrasi.
Terkait dampak insiden 10 November 2026, Fisipol UGM menyatakan dukungan terhadap langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melakukan pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak.
Fakultas meminta agar mahasiswa memperoleh jaminan akses informasi, layanan kesehatan, serta pendampingan hukum sesuai kebutuhan masing-masing.
Pendataan dan verifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan mahasiswa terdampak mendapatkan perlindungan serta bantuan yang diperlukan setelah peristiwa tersebut.
Fisipol UGM juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan koordinasi guna memastikan keselamatan mahasiswa serta terpenuhinya hak-hak seluruh sivitas akademika.
Komitmen itu mencakup pemenuhan akses terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan hak mahasiswa sebagai warga negara.
Lebih lanjut, Fisipol UGM menilai keberanian berpikir kritis, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Nilai-nilai tersebut, menurut fakultas, harus terus dirawat dan dilindungi oleh negara maupun seluruh elemen masyarakat.
Melalui pernyataan sikap pada Rabu, 11 November 2026, Fisipol UGM mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara.
Negara juga harus menjamin keselamatan setiap warga negara ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
Fakultas turut mengaitkan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November dengan pentingnya menjaga keberanian menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.
Karena itu, Fisipol UGM meminta seluruh pihak menghormati kebebasan sipil dan memastikan kampus tetap menjadi ruang aman bagi kehidupan akademik serta demokrasi.
Pernyataan yang disampaikan di Yogyakarta tersebut sekaligus menjadi bentuk keprihatinan Fisipol UGM terhadap insiden aksi 10 November 2026 dan dukungan terhadap perlindungan mahasiswa serta kebebasan berekspresi di Indonesia. (ef linangkung)
