TUGU JOGJA – Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan sebanyak 154 orang diamankan polisi dalam penanganan demonstrasi yang berujung kericuhan di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelajar SMA, pelajar SMP, hingga anak-anak.
Penjelasan tersebut disampaikan Langgeng pada Rabu (11/11/2026), sekaligus merespons kritik publik terhadap tindakan aparat selama mengamankan demonstrasi.
Kapolda juga membantah tudingan kendaraan taktis (rantis) polisi menerobos masuk ke kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).
Menurut Langgeng, kericuhan bermula ketika kelompok massa yang belum teridentifikasi melakukan tindakan anarkis di depan Gedung DPRD DIY.
Kelompok tersebut disebut menyerang menggunakan batu dan bom molotov sehingga membahayakan masyarakat maupun petugas.
Menghadapi situasi tersebut, kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mendorong massa dan mengendalikan keadaan. Personel reserse yang sebelumnya disiapkan juga bergerak mengamankan orang-orang yang diduga terlibat.
“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Dari 154 orang yang diamankan, terdapat mahasiswa, masyarakat umum, pelajar SMA, pelajar SMP, hingga anak-anak. Keberadaan kelompok di bawah umur tersebut menjadi perhatian dalam proses penanganan kepolisian.
Langgeng memastikan jajarannya mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani mereka yang masih berusia di bawah umur.
Polisi juga akan memilah orang-orang berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam kericuhan. Dengan demikian, tidak semua orang yang diamankan otomatis menjalani proses hukum yang sama.
Penentuan status hukum masing-masing orang dilakukan melalui gelar perkara untuk melihat siapa yang memenuhi unsur melanjutkan proses penyidikan dan siapa yang dapat dipulangkan.
Langgeng turut meluruskan informasi mengenai kendaraan taktis polisi yang disebut masuk ke kawasan UGM. Ia menegaskan kendaraan dan personel Brimob hanya bertahan di sekitar perbatasan kampus.
Menurut kronologi yang disampaikan Kapolda, massa yang sebelumnya dihalau dari kawasan Malioboro bergerak bergerombol menuju Bundaran UGM. Dalam perjalanan, kelompok tersebut juga disebut melakukan pembakaran.
Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga sebagian massa bergerak mendekati kawasan perbatasan kampus. Namun, aparat memilih tidak menerobos masuk ke lingkungan pendidikan tersebut.
“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelas Langgeng.
Kepolisian mengedepankan negosiasi secara persuasif terhadap massa yang masih bertahan hingga pagi hari. Setelah situasi memungkinkan, seluruh personel ditarik secara tertib.
Dalam keterangannya, Langgeng juga membantah kepolisian memobilisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menghadapi demonstran. Ia menyebut kemunculan sejumlah elemen masyarakat berkaitan dengan dinamika sosial di Yogyakarta.
Kapolda mengatakan sebagian masyarakat merasa prihatin terhadap aksi anarkis, termasuk tindakan yang menyentuh simbol dan tokoh penting di DIY.
“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” kata Langgeng.
Ia juga menjelaskan keberadaan Jaga Warga yang menjadi perhatian dalam dinamika pengamanan.
Menurutnya, Jaga Warga merupakan sistem keamanan lingkungan berbasis desa, bukan organisasi masyarakat yang bersifat represif.
Jaga Warga dibentuk oleh kepala desa atau lurah dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas serta Bintara Pembina Desa (Babinsa). Fungsinya mencakup menjaga keamanan lingkungan, membantu masyarakat saat bencana, dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Untuk merespons sorotan publik, Polda DIY menggelar perkara dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman.
Gelar perkara tersebut bertujuan menentukan status hukum 154 orang yang diamankan. Penyidik akan memilah pihak yang memenuhi unsur untuk menjalani penyidikan dan mereka yang dapat dipulangkan.
Langgeng menyebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco turut mengecek kondisi lapangan pada Rabu dini hari.
Kunjungan tersebut berkaitan dengan kerusuhan yang masih berlangsung hingga sekitar pukul 01.00 WIB, meskipun batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan hingga pukul 19.00 WIB.
“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkas Langgeng.
Sementara itu, Fisipol UGM turut menyampaikan keprihatinan melalui rilis resmi terkait perkembangan situasi di sekitar kampus.
Keterlibatan lembaga pengawas eksternal dalam gelar perkara menjadi bagian dari proses yang ditempuh Polda DIY untuk memberikan kejelasan mengenai status orang-orang yang diamankan serta penanganan perkara kericuhan demonstrasi tersebut. (ef linangkung)
