TUGUJOGJA- Pemerintah Kabupaten Bantul bergerak cepat menyusun skema gaji baru bagi sekitar 1.600 guru paruh waktu setelah pemangkasan anggaran besar-besaran melanda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Langkah darurat ini muncul karena Disdikpora tidak memiliki alokasi dana khusus untuk membayar komponen gaji tersebut pada tahun anggaran mendatang.
Skema Baru Gaji Guru Paruh Waktu
Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan terkait pembayaran gaji guru paruh waktu tidak dapat dihindari. Pemerintah harus mengambil keputusan strategis setelah Disdikpora kehilangan lebih dari Rp35 miliar anggaran.
Pemangkasan itu membuat total anggaran Disdikpora hanya bertengger di kisaran Rp400 miliar, jauh dari angka ideal yang seharusnya mendekati Rp 500 miliar. Kondisi tersebut mendorong Disdikpora banting setir menyusun sistem pembayaran baru yang lebih realistis.
Meski belum membeberkan detail skema, Nugroho menegaskan bahwa tim Disdikpora telah memegang draft hitungan awal. Ia menekankan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi internal sebelum menetapkan formula final.
“Untuk gaji paruh waktu sedang kita buatkan skemanya. Hari ini kami belum bisa menyampaikan detailnya karena kami harus berkoordinasi lagi secara internal dan menyelesaikan beberapa hal mendesak,โ ujar Nugroho pada Senin (01/12/2025).
Di tengah tekanan anggaran, Disdikpora memastikan satu hal: skema gaji untuk guru paruh waktu di sekolah negeri dan swasta akan dibedakan. Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi ketidakadilan dan memastikan setiap pihak mendapat alokasi sesuai proporsi kebutuhan.
“Hitungan skema sudah ada, dan antara negeri dan swasta akan kami bedakan. Kalau disatukan justru berpotensi merugikan salah satu pihak,โ tegas Nugroho.
Mengikuti Arahan Nasional, Menyesuaikan Kemampuan Daerah
Dalam proses penyusunan skema, dinas terkait tetap merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penataan tenaga pendidik.
Namun, Nugroho menegaskan bahwa kebijakan pusat tetap harus bersanding dengan kemampuan fiskal daerah yang kini tertekan.
Menurut Nugroho, Bupati Bantul telah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk mencari tambahan anggaran demi menutup kekurangan pembayaran gaji guru paruh waktu, terutama pada semester mendatang.
“Arahan dari Pak Bupati, BPKPAD harus mencari kekurangan untuk menutupi kebutuhan gaji guru,โ tutup Nugroho.
Di sisi lain, ratusan guru paruh waktu kini menanti kepastian. Mereka berharap skema baru tidak hanya menyelamatkan hak mereka, tetapi juga memberi kepastian penghasilan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan keluarga.
Dengan tekanan anggaran di sektor pendidikan, Bantul menghadapi ujian besar. Mereka menjaga keberlanjutan layanan pendidikan sekaligus memastikan tenaga pendidiknya tetap mendapatkan hak yang layak. (ef linangkung)
