TUGUJOGJA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha keras menahan laju inflasi yang mengancam stabilitas harga pangan warganya. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jogjatama Vishesha, Pemkot Yogyakarta menunjukkan langkah konkret agar inflasi tak meledak dan menimbulkan gejolak sosial ekonomi.
“data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2025 mencapai 0,28 persen month to month (mtm) dan 2,35 persen year on year (yoy), ” kata Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Pemkot Yogyakarta, Putut Purwandono.
Putut menegaskan Pemkot Yogyakarta tak pernah berhenti melakukan berbagai upaya menahan inflasi. Ia menegaskan pihaknya melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Pemkot Yogyakarta juga melaksanakan operasi pasar, menggelar pasar murah hingga menjalin kerja sama antar daerah.
Putut menyebut Pemkot Yogyakarta baru saja mengembangkan Food Station melalui BUMD Jogjatama Vishesha untuk mendukung ketahanan pangan daerahnya.
Dengan berbagai langkah strategis dan inovatif itu, Pemkot Yogyakarta berharap inflasi tetap jinak di tengah gejolak harga pangan global. Masyarakat pun bisa beraktivitas dan berbelanja dengan tenang tanpa dihantui ketakutan harga melambung tinggi.
“Sebagai daerah yang tidak memproduksi bahan pangan, Kota Yogyakarta melakukan kebijakan inovatif dalam pengendalian inflasi. Kami akan terus melanjutkan inovasi Warung Mrantasi dan Kios Segoro Amarto karena terbukti menahan inflasi,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, juga menyoroti ancaman inflasi yang bisa melonjak tajam akibat kenaikan harga produk pertanian. Ia menekankan pentingnya antisipasi serius terhadap komoditas pangan yang rentan bergejolak harga.
“Banyak produk pertanian yang sensitif dengan kenaikan harga perlu kita antisipasi karena sangat berpengaruh pada inflasi,” ucapnya.
Wawan mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjuang menahan inflasi agar kehidupan masyarakat Yogyakarta tetap nyaman. Ia menegaskan TPID Kota Yogyakarta wajib menggali banyak informasi dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.
“Kita perlu membangun ekosistem tangguh dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Kita harus intensifkan komunikasi dan kolaborasi dengan BI supaya inflasi tetap terkendali,” ujarnya dramatis.
Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, memaparkan inflasi Kota Yogyakarta masih berada dalam rentang aman meskipun mencapai 2,35 persen yoy. Ia menegaskan inflasi dalam koridor 2,5 persen plus minus 1 menjadi kondisi ideal bagi pengusaha maupun masyarakat.
“Kalau inflasi terlalu rendah, pengusaha tidak nyaman. Tapi kalau terlalu tinggi, masyarakat yang tak nyaman. Kita harus cari titik tengah yang menarik untuk semua,” katanya.
Sri Darmadi memperingatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga kecukupan bahan pangan pokok. Ia menyebut inflasi DIY tahun 2025 akan tetap stabil jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI bersinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ia menekankan perlunya strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Yogyakarta adalah kota pariwisata. Kita harus mencermati konsumsi pangan karena bukan hanya masyarakat Yogya yang makan, tapi juga wisatawan. Ini yang harus kita perhatikan,” pungkasnya.
