TUGU JOGJAย – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyiapkan anggaran hampir Rp1 miliar untuk mengantisipasi dan menangani bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
Kesiapsiagaan diperkuat dengan memantau kawasan rawan longsor di wilayah utara serta sejumlah titik tanggul di sepanjang Kali Serang yang membutuhkan penanganan.
Anggaran tersebut disiapkan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) dan kemungkinan pergeseran anggaran. Dana itu dapat digunakan untuk mendukung asesmen kebencanaan, penyewaan alat berat, hingga penyediaan logistik bagi masyarakat terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Setiawan Tri Widada, mengatakan upaya antisipasi telah dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemantauan kalurahan yang masuk kategori rawan bencana.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan sepanjang Kali Serang. Dari hasil pemantauan, BPBD menemukan sejumlah titik tanggul yang membutuhkan perbaikan atau pengondisian untuk mengantisipasi peningkatan debit air.
“Jadi untuk dari BPBD kami saat ini juga sudah berupaya yang pertama tadi sosialisasi ke masyarakat. Kemudian juga kita kemarin juga sudah melakukan pemantauan atau monitoring ke kalurahan-kalurahan yang rawan bencana, khususnya di sepanjang Kali Serang itu,” kata Setiawan di sela rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kulon Progo, Pengasih, Jumat (20/11/2026).
Selain bantaran Kali Serang, BPBD memprioritaskan pemantauan kawasan utara, terutama Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.
Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian karena memiliki potensi tanah longsor.
Adapun dukungan anggaran menjadi salah satu bagian dari persiapan Pemkab Kulon Progo menghadapi kemungkinan bencana.
Setiawan menyebut dana yang disiapkan melalui BTT dan pergeseran anggaran secara keseluruhan berkisar hampir Rp1 miliar.
Penggunaan dana tersebut mencakup kebutuhan asesmen untuk mengetahui kondisi dan dampak bencana, penyewaan alat berat, serta pengadaan logistik bantuan bagi warga terdampak.
Kebutuhan alat berat menjadi perhatian khusus apabila terjadi longsor dengan volume material besar. Kondisi seperti itu dinilai tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan penanganan melalui gotong royong masyarakat.
Meski demikian, Setiawan memperkirakan realisasi anggaran hingga akhir tahun tidak akan mencapai seluruh alokasi yang disiapkan.
Pertimbangannya, waktu penanganan yang tersisa pada tahun ini hanya November dan Desember.
“Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya BTT yang disiapkan bisa hampir Rp1 miliar. Kurang lebih. Itu pun karena ini di akhir tahun ya, mungkin kejadiannya (potensi bencana) di bulan November sudah mau habis, Desember ya tidak sampai segitu,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan anggaran untuk penyewaan alat berat yang tidak digunakan nantinya akan dikembalikan ke kas daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan perubahan musim dari kemarau menuju penghujan perlu diikuti peningkatan kewaspadaan masyarakat.
Terlebih, wilayah tersebut sebelumnya mengalami musim kemarau panjang selama sekitar tujuh hingga delapan bulan.
Selama periode kemarau, sejumlah wilayah menghadapi persoalan lahan retak, angin kencang, hingga kebakaran lahan.
Dan memasuki musim hujan, ancaman yang perlu diantisipasi antara lain tanah longsor, banjir, dan genangan air yang dapat merusak lahan pertanian.
Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan Triyono, musim hujan mulai berlangsung, terutama di wilayah Kulon Progo bagian utara. Sementara itu, gelombang laut di kawasan pesisir selatan juga terpantau cukup tinggi.
Adapun puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Februari hingga Maret. Periode tersebut bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri sehingga pemerintah daerah meminta persiapan dilakukan lebih awal.
“Sehingga agar di saat itu (Ramadan dan Idulfitri) puncak hujan di Februari-Maret itu kita tidak kemudian kelimpungan menghadapi bencana, sehingga harus mulai dari sekarang, mulai dari tingkat bawah RT, RW, pak dukuh, pak lurah harus menggerakkan masyarakatnya untuk mengantisipasi,” ujar Triyono.
BPBD Minta Wilayah Rawan Petakan Risiko Bencana
Selain pemantauan oleh BPBD, pemerintah kalurahan diminta mengambil peran dalam mengidentifikasi potensi bencana di wilayah masing-masing.
Para lurah diharapkan memetakan titik rawan banjir dan longsor agar langkah pencegahan dapat dilakukan sesuai kondisi setempat.
Setiawan juga mendorong masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, saluran air, serta menata aliran air agar tidak menimbulkan kerusakan lahan.
Upaya tersebut sejalan dengan arahan Triyono agar kesiapsiagaan tidak hanya bertumpu pada pemerintah daerah dan BPBD, tetapi melibatkan masyarakat hingga tingkat RT, RW, dan dukuh.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah membersihkan got dan saluran drainase dari sampah maupun endapan lumpur. Hambatan pada saluran air perlu diperiksa sebelum intensitas hujan meningkat.
Pemerintah kalurahan diharapkan menggerakkan pengurus lingkungan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan secara rutin.
Dengan demikian, potensi genangan, banjir, maupun kerusakan akibat aliran air dapat diantisipasi sejak dini.
Pemkab Kulon Progo melalui BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat koordinasi dan pemantauan kondisi wilayah rawan bencana selama musim penghujan. (Gal)





