TUGU JOGJAย – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mulai mengevaluasi uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul.
Evaluasi yang dilakukan pada Minggu (22/11/2026) tersebut berfokus pada kesiapan teknis, mekanisme penyajian makanan, serta pembagian tanggung jawab antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah.
Uji coba sistem prasmanan di MAN 2 Bantul telah berlangsung sejak Kamis (12/11/2026).
Melalui evaluasi ini, Pemkab Bantul ingin memetakan kebutuhan pelaksanaan sekaligus memastikan perubahan mekanisme pelayanan makanan dapat berjalan tertib dan meminimalkan potensi kejadian menonjol.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul, Hermawan Setiaji, mengatakan sistem prasmanan membutuhkan koordinasi yang jelas antara penyedia makanan dan sekolah penerima manfaat.
Sebab, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kesiapan SPPG dalam menyediakan makanan, tetapi juga keterlibatan sekolah dalam mengatur proses penyajian dan pembagian kepada siswa.
Menurut Hermawan, setiap pihak perlu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi kebingungan selama pelayanan berlangsung. Guru dan siswa juga perlu mengetahui mekanisme yang telah disepakati sesuai kebutuhan pelaksanaan di sekolah.
โEvaluasi diperlukan untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan sistem prasmanan,โ kata Hermawan, Minggu (22/11/2026).
Evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan bagi Pemkab Bantul untuk memetakan kesiapan sebelum sistem serupa diterapkan di sekolah lain.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan penyedia layanan, sarana pendukung, hingga pola koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah.
Hermawan berharap uji coba di MAN 2 Bantul menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
Dengan begitu, pembenahan dapat dilakukan berdasarkan kondisi nyata, termasuk hal-hal teknis yang perlu disiapkan oleh penyedia layanan.
โHarapan kami uji coba ini nanti bisa berjalan dengan lancar sehingga ada gambaran yang utuh apa yang harus disiapkan atau dilakukan oleh SPPG,โ tuturnya.
Selain pembagian tanggung jawab, aspek keamanan dan kelancaran distribusi makanan juga menjadi perhatian dalam evaluasi MBG prasmanan.
Pemkab Bantul berharap perubahan mekanisme penyajian dapat mengurangi potensi kejadian menonjol selama program berlangsung.
Hermawan menyampaikan bahwa penerapan pola baru perlu diikuti pengaturan pelayanan yang lebih terkendali. Setiap tahapan, mulai dari penyiapan makanan hingga pembagian kepada siswa, diharapkan berjalan sesuai prosedur.
โKita berharap dengan adanya pola yang baru nanti kita bisa menekan zero kejadian menonjol, tidak ada kejadian menonjol lagi,โ ujarnya.
Hermawan juga mendorong agar cakupan pelayanan SPPG ke depan lebih terfokus. Salah satu skema yang diharapkan dapat diterapkan adalah satu SPPG menangani satu sekolah untuk pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan.
Pola tersebut diharapkan mempermudah koordinasi sekaligus memperjelas tanggung jawab penyedia layanan. SPPG dapat berkomunikasi secara langsung dengan sekolah terkait kebutuhan teknis dan mekanisme penyajian makanan.
โSemoga ke depan kalau bisa setiap SPPG bisa menangani 1 sekolah yang untuk prasmanan,โ katanya.
Sementara itu, penerapan sistem prasmanan di MAN 2 Bantul masih terbatas pada tahap percontohan. Sejak 12 November 2026, mekanisme tersebut baru diterapkan kepada siswa kelas X.A dan X.B.
Siswa dari kelas lainnya masih menerima makanan melalui mekanisme pembagian menggunakan ompreng seperti pola pelayanan sebelumnya. Dengan demikian, sistem prasmanan belum diberlakukan untuk seluruh peserta didik di MAN 2 Bantul.
Dalam pelaksanaannya, SPPG Bantul Trirenggo 2 menyiapkan makanan menggunakan wadah berukuran besar. Makanan kemudian diporsikan sebelum dimasukkan ke dalam ompreng masing-masing siswa.
Proses pemorsian tersebut turut melibatkan siswa yang mendapat jadwal piket. Mereka membantu membagikan makanan dari wadah besar ke ompreng sesuai mekanisme yang diterapkan selama uji coba.
Penerapan di MAN 2 Bantul menjadi proyek percontohan sistem MBG prasmanan di Kabupaten Bantul.
Melalui pelaksanaan tersebut, pemerintah daerah dan sekolah dapat memetakan kebutuhan sarana, kesiapan sumber daya manusia, serta pola koordinasi yang diperlukan.
Hasil evaluasi nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemkab Bantul untuk menentukan pengembangan sistem prasmanan di sekolah lain.
Sebelum penerapan diperluas, kesiapan SPPG dan kejelasan pembagian tugas dengan sekolah menjadi aspek yang perlu diperhatikan.ย (ef linangkung)




