Hampir 93 Ribu Pekerja di Kota Yogyakarta Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Bagikan :
Pemkot Yogyakarta bersama Komisi IX DPR RI membahas perluasan jaminan sosial pekerja dan pengawasan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (Galuh)

TUGU JOGJAย – Sebanyak 92.745 pekerja di Kota Yogyakarta belum mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jumlah tersebut mencapai 50,22 persen dari total potensi peserta sebanyak 184.671 pekerja. Artinya, baru 91.926 orang atau 49,78 persen yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Data Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DIY tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.

Sasaran perluasan kepesertaan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja sektor informal dan kelompok rentan.

Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor industri. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, karakteristik pekerjaan di wilayahnya cukup beragam.

Lapangan pekerjaan mencakup sektor jasa, perdagangan, pariwisata, perhotelan, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga konstruksi.

Keragaman sektor tersebut membuat kebutuhan perlindungan pekerja tidak bisa disamaratakan.

Setiap bidang pekerjaan memiliki karakteristik serta potensi risiko yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian sesuai kondisi masing-masing.

Pemkot Yogyakarta, menurut Hasto, terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga  M. Nur Kholis Setiawan: Ini Cara Membedakan Harapan Sejati dan Halu

Upaya ini juga diarahkan kepada pekerja rentan, termasuk mereka yang bekerja di lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Kita harus memikirkan bagaimana cakupan perlindungan bisa universal, terutama bagi para pekerja. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada mereka,” ungkap Hasto.

Selain risiko kecelakaan kerja, Hasto menyoroti pentingnya ketahanan sosial dan kesehatan pekerja. Perhatian tersebut berkaitan dengan kondisi demografi Kota Yogyakarta yang mulai memasuki fase penuaan penduduk.

Proporsi penduduk lanjut usia di Kota Yogyakarta tercatat mencapai 17,8 persen. Sementara itu, angka harapan hidup berada di kisaran 78 tahun.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban tanggungan keluarga terhadap penduduk usia produktif.

Hasto menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan karena peningkatan usia penduduk belum sepenuhnya diikuti tingkat kesejahteraan yang memadai.

“Kota Yogyakarta ini menghadapi kondisi growing old before growing rich. Kita semakin menua, tetapi belum sepenuhnya kaya. Karena itu, generasi produktif harus benar-benar sehat dan kuat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi perusahaan.

Baca juga  Harga Pertamax Naik, Pemkab Gunungkidul Siapkan Tambahan Rp1,2 Miliar untuk Operasional Kendaraan Dinas

Menurut Charles, penerapan K3 tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administrasi atau formalitas untuk memperoleh sertifikat.

Perusahaan harus memastikan lingkungan kerja benar-benar aman serta mampu melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

“Produktivitas industri tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan dan kesehatan teman-teman pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja,” tegas Charles.

Ia juga mendorong pengawasan ketenagakerjaan yang mengutamakan pencegahan.

Upaya tersebut mencakup identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar norma K3.

Charles menilai kepentingan ekonomi perusahaan tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan pekerja. Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi harus tetap memperhatikan hak serta perlindungan tenaga kerja.

“Keuntungan perusahaan, pertumbuhan industri, dan investasi memang penting. Namun, keselamatan dan kesehatan pekerja jauh lebih mendasar karena menyangkut hak hidup, martabat, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan pekerja,” tandasnya.

Pemkot Yogyakarta Lakukan Monitoring Penerapan K3

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari menjelaskan, pemerintah kota menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penerapan K3 di perusahaan.

Baca juga  Bank Buka atau Tutup 17-18 Agustus 2026? Cek Jadwal Operasionalnya

Namun, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di tingkat pemerintah provinsi. Karena itu, Pemkot Yogyakarta melakukan pemantauan melalui tim deteksi dini ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait.

Jika ditemukan perusahaan yang belum optimal menerapkan standar K3, pemerintah kota akan memberikan rekomendasi pembinaan untuk mendorong peningkatan kepatuhan.

“Monitoring dilakukan melalui tim deteksi dini ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait. Apabila ditemukan perusahaan yang belum optimal menerapkan K3, Pemkot memberikan rekomendasi pembinaan agar perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja,” jelas Patricia.

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI tersebut juga menjadi upaya memperoleh gambaran mengenai penerapan K3, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta tantangan perlindungan pekerja di daerah.

Masukan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan.

Fokus evaluasi mencakup penguatan keselamatan kerja dan perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja.ย (Gal)

Berita Terbaru

Apakah Pekerja Muda Bisa Beli Rumah di Jogja 2027
UMP DIY 2027 Naik Jadi Rp2,72 Juta, Cukupkah Pekerja Muda Punya Rumah?
Dilema Ongkos Pulang Kampung Mahasiswa Jogja
Kuras Tabungan Bulanan atau Nggak Jadi Pulang? Dilema Tingginya Ongkos Transportasi Musiman Mahasiswa
Fenomena Denda Tata Terib Kos
Dari Denda Jam Malam sampai Denda Alat Elektronik, Kala Aturan Tata Tertib Kos Bisa Jadi Bisnis Tambahan Pengelola
IMG-20261121-WA0004
Podcase Mbahe: Cara Dua Seniman Senior Membaca Persoalan Yogyakarta di Radio Vedac
Fenomena Katering Harian Mahasiswa Jogja
Menu Seragam, tapi Isinya Gorengan & Minim Sayur? Sisi Lain Ketergantungan Mahasiswa pada Paket Katering Harian

Pilihan Editor

falaq-lazuardi-o1RFviW3km4-unsplash (1)

Jadwal Lengkap KRL Jogjaโ€“Solo Semua Stasiun: Update Terbaru untuk Perjalanan Harian

solo-jogja

Jadwal Lengkap KRL Soloโ€“Jogja Terbaru: Rute, Tarif, dan Waktu Keberangkatan dari Semua Stasiun

falaq-lazuardi-o1RFviW3km4-unsplash (2)

Jadwal KA Bandara YIA Terbaru: Rute, Harga Tiket, dan Tips Menggunakan Kereta Bandara di Yogyakarta

Apa Penyebab Pemblokiran Jalan Babarsari Hari Ini

Buntut Kasus Dugaan Penganiayaan di Kafe, Massa Sempat Blokir Jalan Babarsari Jumat Malam, Tuntut Pelaku Penganiayaan Ditangkap

UMP DIY 2026 Naik Jadi Berapa

Pemda DIY Tetapkan UMP 2027 Rp2,725 Juta, Naik 12,72 Persen

Artikel Populer

falaq-lazuardi-o1RFviW3km4-unsplash (1)

Jadwal Lengkap KRL Jogjaโ€“Solo Semua Stasiun: Update Terbaru untuk Perjalanan Harian

solo-jogja

Jadwal Lengkap KRL Soloโ€“Jogja Terbaru: Rute, Tarif, dan Waktu Keberangkatan dari Semua Stasiun

falaq-lazuardi-o1RFviW3km4-unsplash (2)

Jadwal KA Bandara YIA Terbaru: Rute, Harga Tiket, dan Tips Menggunakan Kereta Bandara di Yogyakarta

Apa Penyebab Pemblokiran Jalan Babarsari Hari Ini

Buntut Kasus Dugaan Penganiayaan di Kafe, Massa Sempat Blokir Jalan Babarsari Jumat Malam, Tuntut Pelaku Penganiayaan Ditangkap

UMP DIY 2026 Naik Jadi Berapa

Pemda DIY Tetapkan UMP 2027 Rp2,725 Juta, Naik 12,72 Persen