TUGU JOGJAย – Sebanyak 92.745 pekerja di Kota Yogyakarta belum mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut mencapai 50,22 persen dari total potensi peserta sebanyak 184.671 pekerja. Artinya, baru 91.926 orang atau 49,78 persen yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Data Universal Coverage Jamsostek (UCJ) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DIY tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.
Sasaran perluasan kepesertaan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja sektor informal dan kelompok rentan.
Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor industri. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, karakteristik pekerjaan di wilayahnya cukup beragam.
Lapangan pekerjaan mencakup sektor jasa, perdagangan, pariwisata, perhotelan, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga konstruksi.
Keragaman sektor tersebut membuat kebutuhan perlindungan pekerja tidak bisa disamaratakan.
Setiap bidang pekerjaan memiliki karakteristik serta potensi risiko yang berbeda sehingga membutuhkan perhatian sesuai kondisi masing-masing.
Pemkot Yogyakarta, menurut Hasto, terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya ini juga diarahkan kepada pekerja rentan, termasuk mereka yang bekerja di lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
“Kita harus memikirkan bagaimana cakupan perlindungan bisa universal, terutama bagi para pekerja. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya untuk memberikan jaminan kepada mereka,” ungkap Hasto.
Selain risiko kecelakaan kerja, Hasto menyoroti pentingnya ketahanan sosial dan kesehatan pekerja. Perhatian tersebut berkaitan dengan kondisi demografi Kota Yogyakarta yang mulai memasuki fase penuaan penduduk.
Proporsi penduduk lanjut usia di Kota Yogyakarta tercatat mencapai 17,8 persen. Sementara itu, angka harapan hidup berada di kisaran 78 tahun.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban tanggungan keluarga terhadap penduduk usia produktif.
Hasto menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan karena peningkatan usia penduduk belum sepenuhnya diikuti tingkat kesejahteraan yang memadai.
“Kota Yogyakarta ini menghadapi kondisi growing old before growing rich. Kita semakin menua, tetapi belum sepenuhnya kaya. Karena itu, generasi produktif harus benar-benar sehat dan kuat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi perusahaan.
Menurut Charles, penerapan K3 tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administrasi atau formalitas untuk memperoleh sertifikat.
Perusahaan harus memastikan lingkungan kerja benar-benar aman serta mampu melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
“Produktivitas industri tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keselamatan dan kesehatan teman-teman pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja,” tegas Charles.
Ia juga mendorong pengawasan ketenagakerjaan yang mengutamakan pencegahan.
Upaya tersebut mencakup identifikasi potensi bahaya, pengendalian risiko, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar norma K3.
Charles menilai kepentingan ekonomi perusahaan tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan pekerja. Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi harus tetap memperhatikan hak serta perlindungan tenaga kerja.
“Keuntungan perusahaan, pertumbuhan industri, dan investasi memang penting. Namun, keselamatan dan kesehatan pekerja jauh lebih mendasar karena menyangkut hak hidup, martabat, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan pekerja,” tandasnya.
Pemkot Yogyakarta Lakukan Monitoring Penerapan K3
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari menjelaskan, pemerintah kota menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap penerapan K3 di perusahaan.
Namun, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di tingkat pemerintah provinsi. Karena itu, Pemkot Yogyakarta melakukan pemantauan melalui tim deteksi dini ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait.
Jika ditemukan perusahaan yang belum optimal menerapkan standar K3, pemerintah kota akan memberikan rekomendasi pembinaan untuk mendorong peningkatan kepatuhan.
“Monitoring dilakukan melalui tim deteksi dini ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi terkait. Apabila ditemukan perusahaan yang belum optimal menerapkan K3, Pemkot memberikan rekomendasi pembinaan agar perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja,” jelas Patricia.
Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI tersebut juga menjadi upaya memperoleh gambaran mengenai penerapan K3, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta tantangan perlindungan pekerja di daerah.
Masukan dari pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan.
Fokus evaluasi mencakup penguatan keselamatan kerja dan perluasan akses jaminan sosial bagi pekerja.ย (Gal)





