TUGUJOGJA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai memukul layanan publik di Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini meminta agar armada bus sekolah dan perpustakaan keliling diperbolehkan menggunakan solar demi menjaga layanan tetap berjalan hingga akhir tahun.
Permohonan itu muncul setelah harga Dexlite melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat biaya operasional kendaraan dinas melonjak, terutama armada bus sekolah yang setiap hari melayani pelajar dari wilayah pelosok menuju pusat kota.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan lonjakan harga BBM sudah berdampak langsung terhadap hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang dikecualikan adalah mobil ambulans, pengangkut sampah, dan pemadam kebakaran,” ujar Sri Suhartanta, Selasa, 26 Mei 2026.
Di lapangan, sejumlah OPD mulai menghitung ulang kebutuhan anggaran operasional kendaraan dinas. Pembahasan tambahan anggaran pun disiapkan untuk APBD Perubahan 2026.
Harga Dexlite Naik Tajam
Dinas Perhubungan Gunungkidul menjadi salah satu instansi yang paling terdampak.
Setiap pagi, tujuh unit bus sekolah masih beroperasi mengangkut siswa dari kawasan pinggiran menuju sekolah di Wonosari dan sekitarnya. Namun belakangan, biaya BBM melonjak drastis hingga membuat perencanaan anggaran berubah total.
Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dishub Gunungkidul, Sigit Wijayanto, mengungkapkan satu unit bus sekolah membutuhkan anggaran sekitar Rp392 juta per tahun. Anggaran itu mencakup BBM, perawatan kendaraan, hingga pajak.
Masalah mulai muncul ketika harga Dexlite terus merangkak naik.
Awalnya berada di kisaran Rp14.200 per liter, kemudian naik menjadi Rp23.600. Pada awal Mei 2026, harga kembali melonjak hingga Rp26.000 per liter.
“Harga awal Rp14.200 per liter, naik menjadi Rp23.600, lalu awal Mei naik lagi menjadi Rp26.000 per liter,” kata Sigit.
Kenaikan itu membuat anggaran operasional bus sekolah terancam jebol lebih cepat dari perkiraan.
Bahkan saat harga Dexlite masih berada di angka Rp23.600 per liter, dana operasional disebut hanya cukup sampai Juni 2026. Kini tekanan anggaran semakin berat.
Layanan Jemput Pulang Mulai Dihentikan
Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh pelajar dan orang tua.
Dishub Gunungkidul kini mengurangi layanan bus sekolah demi mempertahankan operasional armada hingga akhir tahun. Jika sebelumnya bus melayani antar dan jemput setiap hari, kini sebagian besar rute hanya beroperasi saat keberangkatan pagi.
Layanan penjemputan pulang sekolah di sejumlah jalur sudah dihentikan.
“Yang masih full hanya rute Semin-Wonosari. Rute lain tidak ada layanan penjemputan pulang sekolah,” ujar Sigit.
Situasi ini mulai ramai dibicarakan warga di media sosial lokal Gunungkidul. Sejumlah orang tua mengaku kini harus mencari kendaraan tambahan untuk menjemput anak mereka, terutama siswa yang tinggal jauh dari jalur utama transportasi.
Bagi sebagian keluarga di kawasan perbukitan Gunungkidul, bus sekolah gratis menjadi satu-satunya akses transportasi rutin untuk anak berangkat sekolah.
Tidak sedikit siswa yang sebelumnya harus berganti kendaraan atau menempuh perjalanan cukup jauh sebelum layanan bus sekolah tersedia.
Perpustakaan Keliling Ikut Terancam
Tekanan biaya operasional juga dirasakan layanan wisata edukasi perpustakaan keliling.
Selama ini armada perpustakaan keliling rutin mendatangi sekolah hingga desa terpencil untuk menyediakan akses bacaan gratis bagi anak-anak dan masyarakat. Namun kenaikan harga BBM membuat operasional layanan tersebut mulai terganggu.
Pemkab Gunungkidul berharap bus perpustakaan keliling juga mendapat izin menggunakan solar agar layanan literasi tetap berjalan.
“Tidak hanya bus sekolah, tapi juga bus layanan wisata edukasi ke perpustakaan. Kedua layanan ini diharapkan bisa menggunakan solar,” kata Sri Suhartanta.
Pemkab Tunggu Keputusan Penggunaan Solar
Permohonan penggunaan solar untuk armada bus sekolah dan perpustakaan keliling masih menunggu keputusan dari pihak terkait.
Sambil menunggu jawaban resmi, pemerintah daerah terus menghitung kebutuhan tambahan anggaran agar layanan publik tidak berhenti di tengah jalan.
Lonjakan harga BBM nonsubsidi kini tidak lagi hanya terasa di SPBU atau laporan anggaran pemerintah. Di Gunungkidul, dampaknya mulai menyentuh langsung akses pendidikan dan layanan literasi masyarakat pedesaan.
