TUGU JOGJA – Realisasi investasi di Kabupaten Sleman mencapai Rp3,53 triliun sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut diikuti penyerapan 11.009 tenaga kerja, dengan kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Triana Wahyuningsih, mengatakan nilai investasi tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp2,73 triliun atau 77,21 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp804,74 miliar atau 22,79 persen.
“Realisasi investasi Kabupaten Sleman sampai dengan bulan September ini mencapai Rp3,53 triliun. Ini terdiri dari PMDN sebesar Rp2,73 triliun dan PMA sebesar Rp804,74 miliar,” kata Triana dalam jumpa pers bertema Sleman Maju: Tata Ruang Terencana, Investasi Berkembang, dan Pendapatan Daerah Menguat, Rabu (11/11/2026).
Secara khusus, realisasi investasi pada Triwulan III 2026 atau periode Juli-September mencapai Rp1,45 triliun. Dari jumlah tersebut, PMDN menyumbang Rp1,28 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp166,65 miliar.
Pada periode yang sama, tercatat sebanyak 2.106 proyek investasi dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.123 orang.
Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar pada Triwulan III dengan nilai sekitar Rp1,14 triliun. Berikutnya sektor jasa lainnya sebesar Rp185,46 miliar, perdagangan dan reparasi Rp32,54 miliar, listrik, gas, dan air Rp25,95 miliar, serta hotel dan restoran Rp20,89 miliar.
Adapun Jepang menjadi salah satu negara investor utama dengan nilai investasi mencapai Rp108,16 miliar.
Triana menyebut capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman. Namun, pemerintah daerah juga mendorong agar pertumbuhan investasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan perluasan kesempatan usaha.
“Kami ingin investasi ini benar-benar berkualitas dan inklusif, sehingga semua kalangan bisa terserap dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman,” ujarnya.
Kepastian Tata Ruang Jadi Perhatian Investor
Di balik capaian investasi tersebut, kepastian tata ruang menjadi salah satu faktor yang terus diperkuat Pemkab Sleman. Menurut Triana, investor membutuhkan kejelasan lokasi sebelum memutuskan menanamkan modalnya, terutama untuk kegiatan usaha yang memerlukan lahan.
Saat ini, Pemkab Sleman tengah menyusun perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah pada 2027.
“Tata ruang itu fondasi utama bagi pelaku usaha atau investor yang akan melakukan investasi di sebuah daerah. Mereka membutuhkan kepastian, salah satunya terkait tata ruang,” jelasnya.
Kepastian peruntukan ruang dinilai penting agar lokasi yang dipilih investor sesuai dengan ketentuan dan kegiatan usaha dapat berjalan tanpa terkendala persoalan pemanfaatan ruang.
DPMPTSP Sleman juga berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah teknis untuk membantu penyelesaian kendala perizinan. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
Koordinasi tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Triana mengatakan DPMPTSP berupaya aktif menghubungkan investor dengan instansi teknis ketika ditemukan hambatan dalam proses perizinan.
Mal Pelayanan Publik Integrasikan 198 Layanan
Selain kepastian regulasi, kemudahan pelayanan juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Sleman membangun iklim investasi.
Salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman yang mengintegrasikan pelayanan dari 39 instansi dengan total 198 jenis layanan.
Layanan tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan paspor dan layanan pemasyarakatan.
Menurut Triana, keberadaan MPP memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD dalam satu lokasi.
“Kami ingin Sleman menjadi salah satu daerah yang memberikan kemudahan pelayanan. Di Mal Pelayanan Publik sudah ada 39 instansi yang melayani 198 layanan perizinan maupun nonperizinan,” ungkapnya.
Pemkab Sleman juga mengembangkan potensi investasi berbasis wilayah. Pada 2026, salah satu fokus kajian pengembangan diarahkan ke kawasan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghubungkan potensi wisata dengan usaha kreatif, produk lokal, serta jasa pendukung pariwisata.
Pemkab Sleman berharap pertumbuhan investasi ke depan tidak hanya tercermin dari peningkatan nilai penanaman modal, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat, membuka peluang kemitraan dengan UMKM, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.
