TUGUJOGJA – Kasus keracunan massal kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menilai kejadian ini mencerminkan lemahnya kesiapan dapur dan kapasitas penyedia makanan di lapangan.
Menurutnya, masalah utama bukan pada konsep MBG, melainkan pada pelaksanaan yang tidak memperhitungkan kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas dapur yang tersedia.
“Ya saya kan sudah mengatakan, pokoknya ya gimana kalau mau bikin 3000 porsi ya nggak bisa toh. Kan biasanya masak cuma 50 porsi, terus telung ewu (3.000), ya kan dengan dapur tradisional itu suruh masak 3000 itu jam piro le arep tangi?” ujar Sri Sultan di hadapan awak media, Jumat (17/10/2025).
Evaluasi Kapasitas Dapur dan Kesiapan Teknis
Sultan menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG harus disertai evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek teknis dan kapasitas dapur.
Ia menyoroti bahwa dapur yang biasanya hanya menyiapkan puluhan porsi tidak bisa serta-merta dipaksa memproduksi ribuan porsi tanpa penyesuaian fasilitas dan manajemen.
Ia menjelaskan bahwa produksi makanan dalam skala besar memerlukan sistem penyimpanan modern, jadwal produksi yang ketat, serta pengawasan higienitas yang konsisten. Tanpa dukungan itu, risiko keracunan akan sulit dihindari.
“Ya kan mestinya kalau ayam dan daging sapi dimasak besok, paling lambat sore ini beli. Tapi kalau didiamkan saja dengan 3000 porsi, punya freezer besar? Punya gudang? Lah kalau nggak dikasihkan freezer kan ya sudah biru, digoreng yo mesti mabuk,” tegasnya.
Menurut Sultan, banyak dapur pelaksana program yang belum memiliki freezer berkapasitas besar untuk menyimpan bahan makanan seperti ayam dan daging sapi. Padahal, bahan-bahan tersebut harus diolah dalam kondisi segar agar tetap aman dikonsumsi.
“Kalau hal-hal seperti itu tidak dipahami oleh mereka yang berada di dapur, sampai kapanpun yang keracunan akan tetap ada. Jadi memang harus ada evaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Pembagian Kerja dan Pengawasan Jadi Fokus
Selain soal fasilitas, Sultan menilai pembagian kerja di dapur juga menjadi faktor penting. Ia menyebut, tidak realistis jika satu kelompok kecil dipaksa menyiapkan ribuan porsi makanan dalam waktu terbatas.
“Sekarang misalnya satu orang masak 3000 porsi, kan nggak mungkin ya. Berarti satu grup, tukang masak itu minimal 5 orang, dibantu pembantu tiga, jadi 8 orang, itu satu kelompok bisa tangani 50 porsi. Kalau 3000 dibagi berapa kelompok, gitu aja. Itu lebih logis daripada satu unit suruh masak 3000 porsi. Nggak akan bisa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya perencanaan logistik dan pembagian tenaga yang efisien. Tanpa perhitungan realistis, kualitas makanan dapat menurun dan potensi keracunan bisa terus berulang.
Sultan juga menegaskan bahwa sertifikasi dapur saja tidak menjamin keamanan makanan jika tidak disertai pengawasan yang realistis dan berkelanjutan.
“Sekarang masalahnya, maunya itu harus diawasi terus atau punya sertifikat, tapi kalau dapurnya itu nganggo areng atau pakai elpiji tapi itu 2000–3000 porsi, nggak akan bisa. Rumah makan aja nggak ada yang buka sampai 3000 porsi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa dapur tradisional dengan peralatan sederhana tidak mungkin mampu menyiapkan ribuan porsi dalam waktu singkat.
“Yang 50 porsi saja mungkin bangunnya sudah setengah 5 pagi. Kalau 3000 porsi kan jam 12 malam, terus suruh makan jam 10 pagi, ya pasti keracunan,” tutupnya.
Sultan menilai, perlu ada langkah konkret dari Pemda DIY untuk memperbaiki sistem dapur SPPG, mulai dari peralatan, penyimpanan bahan, hingga distribusi tenaga masak. Program MBG, menurutnya, hanya akan berjalan baik jika keselamatan dan higienitas menjadi prioritas utama.
“Program bergizi tidak akan berguna bila dapurnya tidak siap,” tegas Sultan.
