TUGU JOGJAย – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu yang memasuki akhir masa kerja lima tahun.
Tahap awal menyasar 20 pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, sedangkan sekitar 900 PPPK Guru dijadwalkan mengikuti proses serupa pada awal 2027.
Untuk mendukung pembiayaan pegawai, Pemkab Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp125.553.491.619 pada 2027.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar gaji rutin PPPK Penuh Waktu, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan kebutuhan belanja pegawai tersebut sudah masuk dalam alokasi anggaran tahun 2027.
Menurut Putro, anggaran lebih dari Rp125,5 miliar itu tidak hanya diperuntukkan bagi pembayaran gaji bulanan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak pegawai berupa THR dan gaji ke-13.
โPagu tidak hanya membayar gaji tiap bulan, tapi juga termasuk pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PPPK Penuh Waktu,โ katanya.
Sementara itu, proses administrasi perpanjangan kontrak mulai berjalan setelah Sekretariat Daerah (Setda) Gunungkidul menerbitkan surat pemberitahuan sebagai dasar pelaksanaannya.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, menjelaskan bahwa proses tersebut mengacu pada surat bernomor 800.1.13.2/4/2026 tertanggal 5 November 2026.
Surat itu mengatur mekanisme perpanjangan kontrak bagi PPPK Penuh Waktu yang memperoleh pengangkatan pada Tahun Anggaran 2021.
Pegawai yang memasuki akhir masa perjanjian kerja lima tahunan harus mengikuti tahapan pengusulan perpanjangan.
โSesuai kontrak lima tahunan, maka saat ini sudah mulai dilakukan proses perpanjangan kontrak. Salah satunya, para pegawai dilakukan evaluasi kinerja di masing-masing OPD,โ kata Kusjayanto.
BKPPD Gunungkidul saat ini memprioritaskan pengusulan perpanjangan bagi 20 PPPK Penuh Waktu di lingkungan Dinas Kesehatan.
Masing-masing pegawai terlebih dahulu harus menjalani evaluasi kinerja oleh atasan langsung di organisasi perangkat daerah (OPD) tempat mereka bekerja.
Setelah evaluasi selesai, pegawai dapat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak melalui aplikasi Apik Linuwih.
Pengajuan tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi sebelum BKPPD memproses penerbitan surat keputusan (SK).
Pemkab Gunungkidul menetapkan 30 November 2026 sebagai batas akhir pengajuan. Berkas yang masuk selanjutnya diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya sebelum diterbitkan SK perpanjangan.
Pemerintah daerah menargetkan masa kontrak baru berlaku mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2031.
โPengusulan paling lambat dilakukan pada 30 November. Setelah berkas masuk akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2031,โ ungkapnya.
Setelah memproses pegawai Dinas Kesehatan, BKPPD Gunungkidul juga akan menangani perpanjangan kontrak sekitar 900 PPPK Guru yang memasuki akhir masa kerja pada awal 2027.
Menurut Kusjayanto, mekanisme yang diterapkan bagi tenaga pendidik tersebut tidak berbeda dengan tahapan perpanjangan kontrak PPPK di lingkungan Dinas Kesehatan.
Setiap guru harus menjalani evaluasi kinerja di lingkungan kerja masing-masing. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan perpanjangan melalui aplikasi yang disediakan pemerintah daerah.
Penerbitan SK perpanjangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul setelah pegawai memenuhi tahapan dan persyaratan administrasi.
โProsesnya sama, akan ada SK dari Sekda untuk perpanjangan. Dasar perpanjangan juga mengacu pada kinerja dari masing-masing pegawai yang diusulkan melalui aplikasi tersedia,โ katanya.
Terpisah, Ketua Forum PPPK Gunungkidul, Aris Wijayanto, membenarkan bahwa ratusan PPPK Penuh Waktu di wilayah tersebut akan mengakhiri masa kontrak pada tahun depan.
Aris menjelaskan, pegawai yang memasuki akhir masa perjanjian kerja akan mengikuti proses perpanjangan untuk jangka waktu lima tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai juga menjadi pertimbangan dalam proses tersebut.
Dia berharap seluruh pengajuan dapat diproses dengan baik sehingga tidak ada PPPK yang tertinggal dalam tahapan administrasi perpanjangan kontrak.
โAda prosesnya, tapi harapannya semuanya bisa diperpanjang,โ kata Aris.
Dengan dimulainya pengusulan bagi 20 PPPK Dinas Kesehatan dan rencana menyusulnya sekitar 900 PPPK Guru, proses perpanjangan kontrak di lingkungan Pemkab Gunungkidul akan berlangsung secara bertahap.
Meski anggaran gaji, THR, dan gaji ke-13 telah disiapkan sebesar Rp125,55 miliar untuk 2027, kelanjutan masa kerja setiap PPPK tetap mengikuti hasil evaluasi kinerja serta pemenuhan persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah daerah.ย (ef linangkung)





