TUGUJOGJA — Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menyatakan aktivitas pendakian ilegal di Gunung Merapi masih terjadi meski larangan pendakian tetap diberlakukan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi karena penanganannya juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat di sekitar lereng Merapi.
Kepala Balai TNGM, T. Heri Wibowo, mengatakan berbagai imbauan telah disampaikan oleh sejumlah pihak, mulai dari Balai TNGM, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, aktivitas pendakian ilegal masih ditemukan.
“Himbauan dari TNGM, BPPTKG, Sultan, hingga Kepala BNPB ternyata belum dihiraukan,” ujar Heri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih ada pendaki yang mengabaikan larangan meskipun aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih memerlukan kewaspadaan.
Balai TNGM memilih mengedepankan pendekatan persuasif dibanding penindakan secara terbuka.
Petugas resort terus melakukan komunikasi dengan masyarakat di kawasan Selo, Boyolali, untuk menjelaskan alasan penutupan jalur pendakian yang berfokus pada aspek keselamatan.
Dalam waktu dekat, Balai TNGM juga berencana menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk membahas langkah-langkah yang dapat diterima bersama.
“Kami melakukan pendekatan secara tertutup kepada warga. Dalam waktu dekat kami juga berencana mengadakan pertemuan dengan masyarakat,” kata Heri.
Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat dinilai lebih efektif sebagai solusi jangka panjang dibanding hanya memperketat pengawasan.
Penjagaan Tetap Dilakukan dengan Mengedepankan Edukasi
Heri menjelaskan Balai TNGM memiliki opsi untuk meminta bantuan aparat TNI maupun Polri dalam melakukan penjagaan di jalur pendakian.
Namun, langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gesekan dengan masyarakat maupun pendaki.
“Kami sebenarnya bisa meminta bantuan TNI dan Polri untuk berjaga. Tetapi itu hanya solusi jangka pendek. Risikonya justru bisa terjadi bentrok atau benturan horizontal, dan pasti akan viral lagi,” ungkapnya.
Atas pertimbangan tersebut, Balai TNGM tetap mengutamakan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Meski demikian, petugas tetap melakukan pengawasan di lapangan.
Personel resort tetap berada di wilayah kerjanya untuk memantau aktivitas di jalur pendakian sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pendaki.
“Kawan-kawan Resort tetap berada di kantor Resort Selo sambil terus melakukan pendekatan kepada masyarakat,” jelas Heri.
Ia juga menilai sebagian pendaki masih mengabaikan aspek keselamatan dengan tetap mencoba memasuki kawasan yang masih ditutup.
“Ternyata karakter pendaki kita juga tidak rasional, sehingga cukup sulit untuk melarang mereka naik,” katanya.
Balai TNGM berharap masyarakat mematuhi kebijakan penutupan jalur pendakian selama status aktivitas Gunung Merapi masih memerlukan kewaspadaan.
Penutupan tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko terhadap keselamatan pengunjung.
Ke depan, Balai TNGM menyatakan akan terus mengedepankan pendekatan persuasif, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta menjaga kawasan konservasi tanpa menimbulkan konflik sosial.
