TUGUJOGJA– Sebanyak seribu kursi Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Yogyakarta kosong tak bertuan pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Di tengah fenomena membludaknya peminat sekolah swasta, kondisi itu justru memantik kegelisahan serius dari Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
Tak sekadar prihatin, Hasto memilih mengambil langkah tegas. Orang nomor satu di Kota Pelajar itu memastikan jumlah siswa yang berhasil direkrut sekolah dalam SPMB tahun depan akan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah.
Pesannya jelas. Kepala sekolah tidak boleh lagi hanya duduk menunggu murid datang. Mereka harus bergerak, berinovasi, dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa sekolah negeri tetap menjadi pilihan pendidikan yang berkualitas.
“Setelah di-SK-kan dan dilantik, saya bisa menilai. Kalau kinerjanya kurang bagus dan tidak bisa menaikkan jumlah siswa, ya bisa saya berhentikan. Hak wewenang saya ada di situ. Ini saya evaluasi betul,” tegas Hasto.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bagi seluruh kepala sekolah SD Negeri di Kota Yogyakarta. Meski proses pengangkatan kepala sekolah harus melalui mekanisme dan regulasi pemerintah pusat, Hasto menegaskan dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi hingga pencopotan jabatan apabila kinerja yang ditunjukkan tidak sesuai harapan.
Seribu Kursi Kosong
Data penerimaan siswa baru tahun ini menjadi alarm yang sulit diabaikan. Dari total kapasitas sekitar 3.600 hingga 3.700 kursi kelas 1 SD Negeri yang tersedia di Kota Yogyakarta, tingkat keterisian hanya berkisar antara 2.500 hingga 2.700 siswa.
Sehingga, terdapat sekitar 1.000 kursi yang masih kosong. Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik data tersebut tersimpan pertanyaan besar mengenai kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
“Jadi sisa kursinya ada sekitar 1.000. Bayangkan, ada 1.000 kursi yang tidak diminati oleh warga masyarakat kita sendiri. Ini kan ironis,” ungkap Hasto.
Ironi itu terasa semakin tajam ketika sekolah-sekolah swasta justru kebanjiran pendaftar. Bahkan beberapa lembaga pendidikan swasta mencatat daftar tunggu yang panjang hingga bertahun-tahun.
Fenomena tersebut membuat Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan introspeksi mendalam. Sebab selama ini pemerintah terus menggelontorkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan guru, fasilitas pembelajaran, hingga sarana pendukung pendidikan di sekolah negeri.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas saja ternyata belum cukup untuk memenangkan hati masyarakat.
Hasto melihat adanya fenomena sosial yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Di satu sisi, banyak orang tua rela mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta justru menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan membiayai pendidikan anak.
Keluhan tersebut kerap muncul dalam agenda open house yang rutin digelar setiap hari Rabu. Menurut Hasto, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks di tengah masyarakat.
“Masyarakat sebetulnya daya belinya tidak bagus-bagus amat. Sebetulnya, nafsu besar, tenaga kurang. Sementara di SD negeri kita sendiri masih kosong, masih banyak kursi yang tersedia secara gratis,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap sekolah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memilih lembaga pendidikan.
Meski sekolah negeri menawarkan pendidikan tanpa biaya, sebagian orang tua tetap menjatuhkan pilihan ke sekolah swasta karena berbagai pertimbangan, mulai dari citra sekolah, kualitas layanan, lingkungan pendidikan, hingga program unggulan yang ditawarkan.
Evaluasi Kepala Sekolah
Menghadapi situasi tersebut, Hasto tidak ingin para kepala sekolah hanya menjadi penonton. Ia mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SD Negeri di Kota Yogyakarta untuk memberikan arahan sekaligus peringatan keras.
Dalam pertemuan itu, Hasto meminta seluruh kepala sekolah meninggalkan pola kerja lama yang cenderung pasif. Mereka harus bertransformasi menjadi pemimpin yang aktif membangun citra sekolah dan mampu menjaring minat masyarakat.
“Saya kumpulkan dan saya tegaskan, kepala sekolah SD harus proaktif membenahi sekolahnya, proaktif mencari siswa. Promosikan kalau SD negeri itu bagus,” cetusnya.
Instruksi tersebut menjadi babak baru dalam pengelolaan pendidikan dasar di Kota Yogyakarta. Kini kepala sekolah tidak hanya dituntut mengurus administrasi dan proses belajar mengajar.
Mereka juga harus memiliki kemampuan manajerial, strategi promosi, hingga inovasi pelayanan pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah negeri harus mulai tampil lebih kompetitif di tengah ketatnya persaingan dunia pendidikan.
Hasto memandang SPMB 2026 sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Baginya, persoalan minimnya jumlah siswa tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah fasilitas atau mengeluarkan kebijakan administratif. Perubahan harus dimulai dari kepemimpinan di tingkat sekolah.
Karena itu, capaian jumlah siswa yang berhasil direkrut pada tahun mendatang akan menjadi salah satu indikator nyata dalam menilai keberhasilan seorang kepala sekolah.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh pemimpin sekolah negeri untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Jika jumlah siswa meningkat, sekolah berhasil membangun daya tarik. Sebaliknya, apabila kondisi stagnan atau bahkan terus menurun, evaluasi serius akan menanti.
Belum Ada Opsi Regrouping Sekolah
Meski menghadapi ancaman kekurangan murid, Hasto belum ingin mengambil langkah ekstrem berupa regrouping atau penggabungan sekolah.
Pemerintah Kota Yogyakarta masih memilih memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah negeri untuk berbenah dan bangkit. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Hasto berkaca pada pengalaman SD Negeri Pakualaman 1 yang pernah mengalami masa-masa sulit dalam mencari siswa.
“Sementara saya belum mau regrouping, kita coba dorong dulu. Contohnya SD Negeri Pakualaman 1, tahun-tahun lalu itu cari siswa tertatih-tatih, cuma dapat lima murid, padahal guru dan fasilitas kita penuhi,” katanya.
Namun, perlahan kondisi sekolah tersebut berubah. Berbagai upaya pembenahan berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga sekolah kembali diminati. Kisah itu menjadi bukti bahwa kebangkitan sekolah negeri bukan sesuatu yang mustahil.
Fenomena seribu kursi kosong di SD Negeri Kota Yogyakarta sesungguhnya bukan sekadar persoalan angka. Kondisi itu menjadi cermin dari perubahan cara pandang masyarakat dalam memilih pendidikan bagi anak-anak mereka.
Di tengah tantangan tersebut, Hasto Wardoyo memilih mengirim pesan tegas kepada seluruh kepala sekolah. SPMB 2026 bukan hanya agenda tahunan penerimaan murid baru. SPMB 2026 akan menjadi panggung pembuktian, sekaligus rapor kinerja bagi para kepala sekolah negeri di Kota Yogyakarta. (ef linangkung)
