TUGUJOGJA – Sebuah petisi daring yang menolak pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 viral di Change.org.
Ribuan siswa menandatangani petisi ini karena menilai TKA hadir terlalu mendadak dan menambah tekanan bagi pelajar SMA yang baru menyesuaikan diri dengan Kurikulum Merdeka.
Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada November 2025, muncul gelombang penolakan besar dari kalangan pelajar SMA dan sederajat di seluruh Indonesia.
Sebuah petisi yang menuntut pembatalan ujian tersebut menjadi viral di platform Change.org dan berhasil mengumpulkan lebih dari 230 ribu tanda tangan hanya dalam hitungan hari.
Petisi tersebut dibuat oleh pengguna dengan nama akun Siswa Agit, yang mengaku sebagai salah satu peserta TKA 2025. Ia menilai kebijakan TKA muncul secara tiba-tiba tanpa waktu persiapan yang memadai, sementara siswa baru saja beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.
Dalam deskripsi petisinya yang berjudul โBatalkan Pelaksanaan TKA 2025โ, Siswa Agit menuliskan keresahan yang dirasakan banyak pelajar. Ia menyebut TKA menimbulkan tekanan psikologis, terutama karena jadwalnya berdekatan dengan tahun ajaran baru dan kurangnya kejelasan mengenai materi yang akan diujikan.
Awal Mula Petisi dan Lonjakan Dukungan
Petisi ini pertama kali diunggah pada Minggu, 26 Oktober 2025, dan dalam waktu singkat mendapat respons luas di kalangan pelajar, orang tua, serta tenaga pendidik. Berdasarkan data yang tercatat pada Kamis, 30 Oktober 2025 pukul 07.00 WIB, petisi tersebut telah mengantongi 233.612 tanda tangan dan jumlahnya terus bertambah.
Fenomena ini mencerminkan keresahan nyata para siswa terhadap perubahan kebijakan yang dianggap terlalu cepat. Banyak pelajar merasa TKA tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mempersiapkan diri secara maksimal, apalagi setelah dua tahun menjalani sistem belajar yang fleksibel di bawah Kurikulum Merdeka.
Alasan Siswa Menolak Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Dalam petisinya, Siswa Agit menyoroti beberapa alasan yang membuat pelajar menolak pelaksanaan TKA 2025. Berikut poin-poin utama yang menjadi dasar protes tersebut:
1. Perubahan Kurikulum yang Membingungkan
Menurut Siswa Agit, banyak sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka yang tidak mengenal TKA. Perubahan mendadak membuat siswa harus menyesuaikan diri dengan sistem ujian baru tanpa panduan yang jelas. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis dan kebingungan di kalangan pelajar kelas 12 yang tengah mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi.
2. Penetapan TKA yang Terlalu Tiba-Tiba
TKA untuk jenjang SMA/MA/SMK/MAK pertama kali diumumkan pada 8 Juni 2025, kemudian ditetapkan secara resmi melalui Salinan Peraturan Badan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA pada 14 Juli 2025. Artinya, siswa dan guru hanya memiliki waktu sekitar 112 hari atau 3,5 bulan untuk menyiapkan diri sebelum ujian berlangsung pada awal November.
Bahkan, simulasi TKA secara daring baru dimulai oleh Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen pada 6 Oktober 2025, meninggalkan waktu yang sangat singkat untuk beradaptasi.
3. Kisi-Kisi Tidak Sesuai dan Materi Terlalu Luas
Masalah lain yang diungkap Siswa Agit adalah keterlambatan publikasi kisi-kisi soal TKA. Akibatnya, guru dan siswa hanya bisa membuat prediksi berdasarkan informasi terbatas. Namun, setelah pelaksanaan simulasi pertama, diketahui bahwa prediksi tersebut tidak akurat. Selain itu, cakupan materi yang terlalu luas membuat siswa kesulitan memperkirakan jenis soal yang akan muncul.
4. Fasilitas Sekolah Belum Siap
Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan TKA berbasis komputer. Banyak pelajar mengaku kesulitan karena keterbatasan perangkat, jaringan internet yang tidak stabil, serta minimnya pendampingan dari guru. Beberapa guru bahkan dinilai belum memahami sepenuhnya mekanisme asesmen baru tersebut karena kebebasan mengajar yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka.
Sebelum TKA resmi dimulai, pemerintah sempat melaksanakan gladi TKA pada 27 hingga 30 Oktober 2025 sebagai uji coba sistem. Namun, pelaksanaan ini sempat mengalami gangguan teknis yang menyebabkan sejumlah siswa tidak bisa mengakses sistem ujian.
Respon Pemerintah dan Tindak Lanjut
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa pihaknya telah menampung berbagai aspirasi dari pelajar terkait pelaksanaan TKA. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai kemungkinan penundaan atau pembatalan ujian tersebut.
Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan TKA agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesiapan setiap sekolah. Pemerintah juga mengingatkan bahwa tujuan utama TKA adalah mengukur kemampuan akademik secara menyeluruh, bukan menambah beban siswa.
Lonjakan dukungan terhadap petisi โBatalkan Pelaksanaan TKA 2025โ mencerminkan keresahan kolektif pelajar di Indonesia terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang dinilai tergesa-gesa.
Para siswa menuntut agar pemerintah mempertimbangkan kembali kesiapan sekolah, guru, serta infrastruktur sebelum memberlakukan ujian nasional model baru ini.
Sementara itu, pemerintah melalui Kemendikdasmen menyatakan tetap terbuka terhadap kritik dan akan meninjau ulang pelaksanaan TKA demi menjamin mutu pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh peserta didik.***
