TUGUJOGJA – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan langkah antisipasi menjelang aksi demonstrasi di DPRD DIY pada 1 September 2025.
Koordinasi dengan tokoh masyarakat, pengamanan lokasi strategis, hingga kesiapan rumah sakit menjadi fokus utama agar situasi tetap kondusif.
Antisipasi Pemerintah Daerah DIY
Menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar di kawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Daerah DIY melakukan berbagai persiapan.
Penjabat Sekretaris Daerah, Aria Nugrahadi, menegaskan bahwa koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama akan diperkuat agar aksi dapat berjalan damai dan tidak menimbulkan kericuhan.
“Komunikasi lintas sektor menjadi prioritas kami. Harapannya, demonstrasi berlangsung tertib, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ungkap Aria di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat, 30 Agustus 2025 dikutip TuguJogja dari berbagai sumber.
Selain itu, Pemda DIY juga mengerahkan jaga warga untuk membantu aparat menjaga keamanan di sejumlah titik strategis. Fokus utama pengamanan berada di sekitar Gedung DPRD DIY yang akan menjadi pusat aksi massa.
Situasi Terkini Masih Terkendali
Meskipun aksi besar sudah dijadwalkan, Aria menilai kondisi di Yogyakarta masih relatif aman. Ia mencontohkan berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan komunitas, tetap berlangsung normal. Bahkan pada malam sebelumnya, kondisi di markas kepolisian maupun wilayah lain dilaporkan terkendali.
“Ini menandakan bahwa Yogyakarta masih dalam suasana kondusif. Kami ingin memastikan bahwa kondisi ini tetap terjaga hingga dan setelah aksi berlangsung,” tambahnya.
Sebagai bentuk antisipasi tambahan, Pemda DIY juga menyiapkan skema koordinasi dengan rumah sakit. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya penanganan medis cepat apabila terjadi korban luka dalam demonstrasi.
Latar Belakang Aksi: Solidaritas untuk Affan Kurniawan
Rencana aksi 1 September tidak terlepas dari peristiwa di Jakarta, ketika Affan Kurniawan meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis barracuda polisi pada 28 Agustus 2025. Insiden tersebut memicu gelombang solidaritas dari berbagai daerah, termasuk Yogyakarta.
Aliansi Jogja Memanggil merespons peristiwa itu dengan konsolidasi bersama kelompok ojek daring dan mahasiswa. Pertemuan berlangsung di Kampus Universitas Islam Indonesia, Cik Ditiro, kemudian dilanjutkan dengan aksi di Mapolda DIY pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Mereka merencanakan aksi yang lebih besar di kawasan Malioboro dan DPRD DIY pada Senin mendatang.
Tuntutan Massa Aksi
Humas Jogja Memanggil, Bung Koes, menyebutkan bahwa konsolidasi menghasilkan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
- Mengusut tuntas tindakan represif aparat, menuntut hukuman berat bagi penabrak Affan Kurniawan, serta menegakkan keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan, Afif Maulana, Gamma, dan korban lainnya.
- Melakukan reformasi total kepolisian serta mendesak Presiden mencopot Kapolri Listyo Sigit.
- Memberlakukan pajak progresif bagi kelompok kaya dan mencabut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan rakyat.
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengembalikan dana ke sektor pendidikan, dan memangkas anggaran pertahanan serta keamanan.
- Menolak absolutisme struktur pemerintahan dan militerisasi ruang sipil.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Kabinet Merah Putih dan DPR untuk turun dari jabatannya.
- Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan memiskinkan koruptor beserta keluarganya.
- Membebaskan ratusan massa aksi yang masih ditahan kepolisian di berbagai daerah.
Aksi demonstrasi di DPRD DIY pada 1 September 2025 menjadi momen penting bagi masyarakat Yogyakarta untuk menyuarakan aspirasi.
Pemerintah daerah berupaya menjaga agar situasi tetap aman melalui koordinasi lintas sektor, sementara massa aksi menegaskan bahwa perjuangan mereka berakar pada rasa keadilan yang terkoyak.
Dengan persiapan matang dari kedua belah pihak, diharapkan aksi ini bisa berlangsung damai tanpa mengurangi kekuatan pesan yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemerintah pusat.
***
