TUGUJOGJA– Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 berhasil diselesaikan 100 persen, menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebanyak 246 rumah di 44 kalurahan kini berdiri kokoh dan layak huni, menjadi simbol perubahan di pelosok desa.
Capaian ini menjadi bukti keseriusan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul dalam menuntaskan program prioritas daerah.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto, mengungkapkan bahwa seluruh pekerjaan RTLH telah rampung pada akhir September 2025.
“Akhir September kemarin semua pembangunan sudah rampung. Sesuai target kami, sebelum akhir tahun penanganan harus sudah selesai,” ujar Nurgiyanto, Minggu (19/10/2025).
Program RTLH Gunungkidul
Program RTLH 2025 sepenuhnya menggunakan dana APBD sebesar Rp4,9 miliar. Setiap rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta untuk memperbaiki komponen vital seperti atap, dinding, dan lantai. Pemerintah memastikan seluruh rumah penerima bantuan memenuhi standar keamanan dan kesehatan hunian.
“Bantuan kami fokuskan untuk penguatan struktur bangunan. Untuk jambanisasi, ada anggaran dari program lain,” jelas Nurgiyanto.
Meski target tahun ini sedikit menurun daripada 2024 yang mencapai 253 unit, capaian tersebut tetap optimal. Penurunan angka sasaran terjadi karena tujuh unit rumah kini masuk dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem dari Dinas Sosial.
“Seharusnya setiap tahun meningkat, tapi karena ada program serupa di dinas lain, maka target kami menyesuaikan,” tambahnya.
Capaian 100 persen tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah, tetapi juga semangat gotong royong masyarakat. Kepala Dinas PUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, mengapresiasi partisipasi warga dalam mempercepat pembangunan.
“Setiap unit RTLH senilai Rp20 juta dari APBD, namun warga juga turut berkontribusi. Di beberapa kalurahan, swadaya masyarakat bahkan mencapai Rp20,7 juta untuk empat unit rumah berukuran 35 hingga 77 meter persegi,” ungkapnya.
Rakhmadian menilai sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses pelaksanaan program perumahan rakyat di Gunungkidul. Ia menegaskan, RTLH tidak sekadar proyek fisik, tetapi wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat kecil.
Proyek Infrastruktur
Selain program RTLH, Dinas PUPRKP juga menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur penting yang menopang konektivitas antarwilayah. Salah satu proyek strategis yakni pembangunan ruas jalan Girisekar–Temanggung di Kapanewon Panggang sepanjang 228 meter.
Proyek menghabiskan anggaran Rp475 juta. Proyek yang dikerjakan CV Jati Makmur ini kini memasuki masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.
Di lokasi lain, pembangunan talud jalan Panggang–Temuireng juga selesai lebih cepat dari jadwal. Talud sepanjang 123 meter dengan biaya Rp199 juta kini berfungsi melindungi struktur jalan kabupaten dari ancaman longsor dan erosi air hujan.
“Talud ini bagian dari strategi memperkuat jaringan jalan agar tidak mudah tergerus air. Infrastruktur dasar seperti ini sangat penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi warga,” kata Rakhmadian.
Tidak berhenti di situ, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menuntaskan proyek rehabilitasi Pendopo Kapanewon Playen yang kini mencapai progres 20,67 persen. Dengan anggaran Rp607 juta, proyek ini mencakup perbaikan lantai musala dan area parkir, serta target rampung pada 26 Desember 2025.
“Pekerjaan ini termasuk paket strategis daerah dan didampingi langsung oleh Kejaksaan Negeri,” jelas Rakhmadian.
Sementara itu, sektor irigasi turut mendapat perhatian serius melalui program Inpres Irigasi bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).
Tahun 2025, Gunungkidul mendapat 35 titik pekerjaan irigasi air tanah, dengan nilai masing-masing titik mencapai Rp1,8 miliar. Dari jumlah itu, 20 titik berupa pembangunan sumur baru dan 15 titik untuk rehabilitasi jaringan eksisting.
“Kami juga sudah menyiapkan rencana tambahan 253 unit irigasi baru tahun depan,” ungkapnya.
Menutup tahun anggaran 2025, Pemkab Gunungkidul menargetkan perbaikan 56 ruas jalan kabupaten sebagai prioritas utama. Langkah ini akan memperkuat pelayanan dasar infrastruktur sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Rakhmadian menegaskan, seluruh proyek infrastruktur yang tengah dan akan berjalan akan mempercepat pemerataan pembangunan. Ia menekankan, pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi wajah nyata dari kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari rumah layak huni, jalan, hingga irigasi, semuanya adalah pondasi kemajuan Gunungkidul,” pungkasnya. (ef linangkung)
