TUGU JOGJA –ย Universitas Gadjah Mada (UGM) memastikan terus memberikan pendampingan kepada salah satu mahasiswa Fakultas Hukum berinisial T yang tengah menjalani proses hukum di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).
Universitas juga menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum sekaligus memastikan perlindungan hak-hak mahasiswa tetap berjalan.
Juru Bicara UGM Sekretariat Universitas, Made Andi Arsana, mengatakan universitas terus mencermati perkembangan penanganan perkara yang melibatkan mahasiswa tersebut. Kasus ini berkaitan dengan pengembangan penanganan aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Bundaran UGM, Yogyakarta.
Dalam menyikapi perkembangan tersebut, UGM menempatkan penghormatan terhadap hukum dan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip utama. Universitas menilai setiap pihak harus menghormati proses yang sedang berlangsung serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“UGM senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hukum serta asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),” demikian sikap resmi universitas yang disampaikan Made Andi Arsana pada 20 November 2026.
UGM juga menyerahkan penjelasan mengenai substansi perkara, proses penyidikan, dan perkembangan penanganan kasus kepada kepolisian. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan sikap kooperatif universitas terhadap proses hukum yang berjalan.
UGM Bentuk Tim Pendampingan Mahasiswa
UGM tidak hanya mencermati perkembangan perkara, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan membentuk tim pendampingan sejak pascaperistiwa demonstrasi pada 10 November 2026.
Universitas melibatkan sejumlah unsur untuk mengoordinasikan penanganan kasus tersebut. Tim pendampingan itu terdiri atas Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (KSL), unsur hukum universitas, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum UGM.
Pembentukan tim tersebut bertujuan memastikan universitas memiliki mekanisme koordinasi yang terarah dalam merespons perkembangan perkara. Selain itu, tim juga menjalankan fungsi pendampingan untuk memastikan mahasiswa memperoleh perlindungan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keterlibatan PKBH Fakultas Hukum UGM menjadi bagian dari upaya universitas dalam memberikan dukungan hukum kepada mahasiswa. Sementara itu, unsur direktorat dan bagian hukum universitas mengoordinasikan langkah kelembagaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
UGM menegaskan bahwa pendampingan tersebut tidak mengesampingkan proses hukum. Sebaliknya, universitas berupaya menyeimbangkan sikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum dengan tanggung jawab institusi untuk memperhatikan kepentingan dan perlindungan mahasiswa.
Tempuh Koordinasi, Diplomasi, dan Advokasi
Selain memberikan pendampingan hukum, UGM terus mengupayakan koordinasi, diplomasi, dan advokasi melalui pihak-pihak terkait. Universitas juga menempuh berbagai langkah hukum untuk menyikapi perkembangan perkara tersebut.
Upaya itu menjadi bagian dari tanggung jawab universitas dalam mendampingi mahasiswa yang menghadapi persoalan hukum. UGM berupaya memastikan seluruh langkah pendampingan berlangsung dengan tetap menghormati kewenangan kepolisian dalam menjalankan penyidikan.
Di sisi lain, universitas tetap membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara. Melalui langkah tersebut, UGM berharap setiap perkembangan kasus dapat ditangani secara proporsional tanpa mengabaikan hak-hak mahasiswa.
UGM juga menegaskan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Universitas menghormati kewenangan Polda DIY dalam memberikan keterangan resmi mengenai substansi perkara maupun perkembangan penyidikan.
UGM Harapkan Proses Hukum Berjalan Adil dan Transparan
Dalam pernyataan resminya, UGM berharap seluruh rangkaian proses hukum dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Universitas juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses yang sedang berlangsung. UGM meminta semua pihak mengawal penanganan perkara secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.
Sikap tersebut menegaskan posisi UGM yang berupaya menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, yakni menghormati proses penegakan hukum dan memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang menghadapi perkara hukum.
UGM memastikan koordinasi dan pendampingan tetap menjadi bagian dari langkah universitas dalam menyikapi perkembangan kasus demonstrasi 10 November 2026 di Bundaran UGM.
Dengan demikian, universitas berharap proses penanganan perkara terhadap mahasiswa Fakultas Hukum berinisial T dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum, sekaligus memberikan kepastian mengenai perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. (ef linangkung)





