TUGUJOGJA – Penyesuaian anggaran pendidikan mulai terasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY memangkas anggaran Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 2026 sebesar Rp9,29 miliar, memicu kekhawatiran baru di kalangan sekolah swasta kecil yang selama ini bertahan dengan bantuan operasional pemerintah.
Data anggaran menunjukkan BOSDA DIY turun dari Rp206,01 miliar pada 2025 menjadi Rp196,72 miliar pada 2026. Penurunan itu terjadi di tengah masih tingginya angka anak tidak sekolah di DIY yang kini mencapai 13.669 anak.
Bagi sekolah besar, pengurangan anggaran mungkin masih bisa diantisipasi lewat sumber pendanaan lain. Situasinya berbeda bagi sekolah kecil dengan jumlah siswa minim.
Di sejumlah sekolah swasta kecil, penyesuaian BOSDA langsung memengaruhi pelayanan harian. Mulai dari pengadaan sarana belajar, biaya operasional, hingga kebutuhan ujian sekolah.
Sekolah Kecil Mulai Mengencangkan Pengeluaran
Tekanan paling terasa dialami sekolah dengan jumlah peserta didik sangat sedikit. Salah satunya SMP Gotong Royong di Yogyakarta.
Sekolah tersebut kini hanya memiliki empat siswa tingkat SMP dan 14 siswa tingkat SMA. Dengan kondisi itu, bantuan operasional menjadi penopang utama agar kegiatan belajar tetap berjalan.
Pada jenjang SMP, BOSDA yang diterima sekitar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Dana itu digunakan untuk kebutuhan operasional barang dan jasa agar siswa tidak dibebani biaya tambahan.
Sementara untuk tingkat SMA, bantuan dari pemerintah provinsi sekitar Rp390 ribu per siswa per tahun.
“Ini bukan biaya personal siswa, tapi untuk operasional sekolah. Jadi kalau anggaran BOSDA terbatas tentu pelayanan juga ikut terbatas,” ungkap pihak sekolah.
Situasi di lapangan mulai berubah sejak pembahasan efisiensi anggaran bergulir. Beberapa sekolah mengaku mulai menunda pembelian fasilitas non-prioritas.
Ada juga yang mulai mengurangi kegiatan tambahan di luar pembelajaran inti.
Di lingkungan sekolah kecil, kondisi seperti ini cepat terasa. Ruang komputer yang terbatas, perangkat belajar yang dipakai bergantian, hingga meja kursi lama yang belum terganti menjadi pemandangan biasa.
“Kalau BOSDA berkurang, pelayanan jelas menjadi minimalis. Sarana prasarana juga terbatas,” ujarnya.
Bertahan dengan Pinjaman dan Donatur
Keterbatasan fasilitas sebenarnya bukan hal baru bagi sekolah kecil di DIY.
Menjelang ujian sekolah, SMP Gotong Royong bahkan beberapa kali meminjam perangkat dari guru, sekolah lain, hingga donatur agar siswa tetap bisa mengikuti ujian dengan layak.
“Kami bisa meminjam dari guru, meminjam dari sekolah lain, bahkan meminjam dari donatur,” kata pihak sekolah.
Di tengah keterbatasan itu, sekolah mengaku tidak mengejar fasilitas mewah. Fokus utama mereka hanya memastikan anak-anak tetap memiliki ruang belajar.
Harapan mereka juga sederhana.
“Yang penting kami tidak kesulitan mempertanggungjawabkan dana, dan para donatur masih tetap semangat membantu meski BOSDA dikurangi,” lanjutnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, isu penurunan BOSDA juga mulai ramai dibahas di kalangan orang tua murid dan pengelola sekolah swasta kecil.
Sejumlah pengurus sekolah mengaku mulai mendapat pertanyaan soal kemungkinan kenaikan iuran sekolah apabila bantuan operasional terus menurun.
DPRD DIY Soroti Dampak Penurunan BOSDA
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait penurunan BOSDA 2026. Pengurangan anggaran terjadi di berbagai jenjang sekolah negeri maupun swasta.
Berikut rincian penurunan anggaran BOSDA DIY 2026:
| Jenjang | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| SMA Negeri | Rp64,79 miliar | Rp62,97 miliar |
| SMK Negeri | Rp100,79 miliar | Rp98,35 miliar |
| SLB Negeri | Rp10,54 miliar | Rp10,09 miliar |
| SMA/MA Swasta | Rp8,85 miliar | Rp7,46 miliar |
| SMK Swasta | Rp14,71 miliar | Rp11,55 miliar |
Eko menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi akses pendidikan masyarakat.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada akses pendidikan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah afirmatif agar anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali bersekolah.
Lebih dari 13 Ribu Anak Tidak Sekolah
Data anak tidak sekolah di DIY menjadi perhatian tersendiri di tengah penyesuaian anggaran pendidikan.
Jumlahnya kini mencapai 13.669 anak yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Bantul menjadi wilayah dengan angka tertinggi mencapai 3.727 anak, disusul Gunungkidul 3.429 anak dan Sleman 3.259 anak.
Hingga pembaruan terbaru, sekitar 8.066 anak sudah terverifikasi, sementara 5.603 lainnya masih dalam proses pendataan.
Angka tersebut memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pemerhati pendidikan, terutama ketika sekolah-sekolah kecil mulai menghadapi tekanan operasional.
Pemda DIY Sebut Faktor Anak Tidak Sekolah Bukan Hanya Ekonomi
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan penyebab anak tidak sekolah tidak selalu berkaitan dengan biaya pendidikan.
Pemda DIY mencatat ada sekitar 18 kategori penyebab anak tidak sekolah, mulai dari memilih bekerja, menikah, mengurus rumah tangga, jarak sekolah yang jauh, hingga trauma dan perundungan di lingkungan pendidikan.
“Tidak sekolah itu bukan selalu karena tidak ada biaya. Klasifikasinya ada sekitar 18 kategori,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan kategori bekerja menjadi penyebab terbesar pada jenjang SMA dengan sekitar 2.067 siswa. Sementara kategori tidak mampu secara ekonomi tercatat sekitar 186 siswa.
“Kalau mereka bekerja memang bisa jadi karena faktor ekonomi, tetapi bisa juga karena mereka merasa sudah cukup dengan penghasilan yang diperoleh,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah daerah mengakui dampak penyesuaian BOSDA akan lebih berat dirasakan sekolah swasta kecil dengan jumlah siswa terbatas.
