
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru diluncurkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY mencatat, sebanyak 2.652 warga telah mendaftar untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan ini. Namun, baru sekitar 30 persen yang berhasil terlayani.
Kepala Dinkes DIY, Pembajun Setyaningastutie, mengungkapkan bahwa antusiasme warga cukup tinggi meskipun pelayanan masih terbatas.
“Antusiasmenya baik. Yang terlayani memang baru sekitar 30 persen, tapi ini kan baru pelaksanaan satu minggu, dua minggu,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).
Menurut Pembajun, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk gangguan teknis pada aplikasi Satu Sehat yang digunakan untuk pendaftaran.
“Pelayanan kesehatan gratis ini harus tetap berjalan bersamaan dengan pelayanan lainnya. Kami berharap dukungan dari pusat untuk pengadaan bahan habis pakai agar pelayanan dapat berjalan lancar,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa puskesmas kini tidak hanya berperan sebagai tempat pengobatan bagi orang sakit, tetapi juga sebagai fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat secara proaktif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan bahan habis pakai masih menjadi kendala utama.
Pembajun berharap pemerintah pusat dapat segera mengirimkan tambahan bahan medis guna memperlancar jalannya program ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan program ini.
“Pastikan semua yang mendaftar terlayani dengan baik. Persentase sebesar 30 persen karena baru dimulai, maka diharapkan 70 persen sisanya akan segera terlayani. Begitupun untuk pendaftar-pendaftar berikutnya,” katanya.
Ia juga mengajak tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai, pengurus RT/RW, karang taruna, serta kelompok Jaga Warga untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat mencapai target nasional, yaitu melayani 55 persen penduduk Indonesia pada 2025.