TUGUJOGJA – Aksi BEM SI bertajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” menggema di Sumatera Barat dan Jawa Timur. Mahasiswa menyoroti anggaran, ketimpangan akses, nasib guru honorer, hingga cita-cita Indonesia Emas 2045.
Gelombang protes mahasiswa kembali menggeliat di sejumlah daerah. Kali ini, yang disuarakan bukan sekadar persoalan internal kampus, melainkan gambaran besar tentang kondisi pendidikan nasional yang dinilai makin menjauh dari cita-cita konstitusi.
Tajuk “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” dipilih sebagai simbol keresahan. Frasa itu bukan hanya slogan aksi, melainkan pesan keras kepada pemerintah agar pendidikan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan.
Aksi BEM SI di Sumatera Barat
Di Sumatera Barat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Sumbar turun ke jalan pada Kamis (12/2/2026). Aksi digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Mahasiswa membawa tuntutan yang jelas: pendidikan nasional sedang berada dalam situasi mengkhawatirkan. Mereka menilai perhatian terhadap sektor ini semakin melemah, sementara persoalan di lapangan kian kompleks.
Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli, menegaskan bahwa pendidikan merupakan amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara diwajibkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, menurutnya, kebijakan yang berjalan saat ini justru menunjukkan pendidikan tidak lagi menjadi fokus utama.
“Pendidikan adalah salah satu variabel utama yang menunjukkan kualitas suatu bangsa,” tegasnya dalam orasi.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti tindak lanjut pemerintah pascabencana alam yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025. Mereka mempertanyakan keseriusan pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak.
Pendidikan Dinilai Kian Tersisih
Seruan “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” lahir dari akumulasi kekecewaan. Mahasiswa melihat berbagai kebijakan belakangan ini tidak konsisten dalam menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan.
Biaya pendidikan yang terus membengkak, ketimpangan akses di daerah terpencil, serta infrastruktur sekolah yang belum merata menjadi sorotan utama. Di sejumlah wilayah, fasilitas belajar masih jauh dari standar layak.
Melalui akun Instagram resmi BEM SI, ajakan aksi disebarluaskan secara nasional. Sebelumnya, mahasiswa di Universitas Putera Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI YPTK) juga telah menggelar aksi serupa sebagai bentuk solidaritas.
Bagi mahasiswa, ketika sekolah berubah menjadi beban finansial dan mimpi anak-anak terhenti karena biaya, maka yang terancam bukan hanya masa depan individu, tetapi arah bangsa secara keseluruhan.
Kritik Anggaran dan Kebijakan Pemerintah
Di Jawa Timur, Aliansi BEM SI wilayah setempat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada 11/2/2026. Isu yang diangkat tak kalah tajam.
Mahasiswa menyoroti alokasi dana Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP). Mereka menilai kebijakan tersebut kontras dengan kondisi masyarakat yang masih kesulitan mengakses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
Spanduk bernada satir dibentangkan sebagai simbol kritik terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketimpangan prioritas. Bagi mahasiswa, perhatian terhadap citra global tidak boleh mengabaikan persoalan domestik seperti kemiskinan dan akses pendidikan.
Selain itu, mereka juga mendesak percepatan reaktivasi 11 juta peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Dalam pandangan mahasiswa, hak atas kesehatan dan pendidikan sama-sama fundamental dan tidak bisa dinegosiasikan.
Nasib Guru Honorer dan Isu Demokrasi
Aksi mahasiswa juga merambah isu ketenagakerjaan dan demokrasi. Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai berpotensi mengurangi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.
Di sektor pendidikan sendiri, mahasiswa menyoroti ketidakjelasan status dan kesejahteraan guru honorer. Mereka mempertanyakan rencana pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN atau P3K, sementara banyak guru honorer masih menunggu kepastian.
Mahasiswa menegaskan, guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa jaminan kesejahteraan yang layak, sulit berharap kualitas pendidikan meningkat secara signifikan.
Indonesia Emas 2045 dan Tantangan Pendidikan
Aksi “Gelap Gulita Pendidikan Indonesia” pada akhirnya diarahkan pada target besar Indonesia Emas 2045. Mahasiswa menilai visi tersebut tidak mungkin tercapai jika fondasi pendidikan rapuh.
Perbaikan yang mereka dorong mencakup pembangunan infrastruktur sekolah, penguatan kurikulum, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pengurangan komersialisasi pendidikan.
Dalam seruan yang beredar di media sosial, BEM SI menegaskan tiga poin utama: selamatkan pendidikan Indonesia, pendidikan bukan komoditas, dan pendidikan adalah hak rakyat.
Dukungan pun mengalir melalui kolom komentar di unggahan resmi BEM SI. Banyak warganet menyatakan solidaritas dan berharap keadilan di sektor pendidikan benar-benar ditegakkan.
Aksi ini menjadi alarm bahwa persoalan pendidikan bukan isu pinggiran. Jika ingin memetik bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka investasi paling mendasar harus dimulai dari ruang kelas, kesejahteraan guru, serta kebijakan yang berpihak pada akses dan pemerataan.
