TUGUJOGJA – Malam Minggu di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, berubah menjadi forum penting yang penuh ketegangan sekaligus harapan.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berdiri tegas di hadapan para pimpinan perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Ia menyerukan satu pesan kuat: aspirasi mahasiswa harus tetap disalurkan secara damai tanpa menodai nilai demokrasi Jogja.
Pertemuan yang berlangsung Minggu malam (31/8) itu dihadiri pimpinan dari sepuluh universitas besar, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD Pemda DIY.
Sri Sultan membuka arahannya dengan penegasan bahwa Yogyakarta memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun cara yang ditempuh harus tetap santun dan jauh dari kekerasan.
“Aspirasi boleh disampaikan, itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” ucap Sultan.
Gubernur kemudian meminta para pimpinan perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi pengelola akademik, tetapi juga pendamping moral bagi mahasiswa. Ia menekankan bahwa mahasiswa jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu liar yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
“Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” tegasnya.
Respons Tragedi Mahasiswa dan Tanggapan Kampus
Situasi semakin mengharukan ketika Sultan menyinggung kabar duka terkait meninggalnya seorang mahasiswa akibat aksi unjuk rasa di Yogyakarta. Dengan nada penuh keprihatinan, ia menyatakan telah meminta aparat kepolisian melakukan identifikasi menyeluruh.
“Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman,” katanya singkat.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Pemda DIY tidak menutup mata terhadap tragedi yang menimpa generasi muda, sembari tetap mengedepankan jalur hukum dan penyelesaian yang damai.
Arahan Sultan langsung mendapat sambutan serius dari para pimpinan perguruan tinggi. Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi memang hak warga negara, tetapi hak itu tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkistis.
“Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” tegas Prof. Fathul.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menilai arahan Sultan sebagai momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh perguruan tinggi.
Ia mengingatkan bahwa gelombang aksi mahasiswa saat ini memiliki potensi manipulasi yang lebih besar dibandingkan peristiwa sebelumnya.
“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.
Sebagai bentuk keseriusan, UGM bahkan membuka crisis center untuk mengantisipasi potensi eskalasi yang lebih luas. Menurutnya potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi.
“Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” tambahnya.
