Ribuan PPPK di lingkungan Pemkab Gunungkidul menghadapi ketidakpastian perpanjangan kontrak menjelang pemberlakuan aturan baru pembatasan belanja pegawai pada 2027. (Foto: Dok. Istimewa/Ilustrasi). (Ist)
TUGUJOGJA – Penghujung tahun 2026 menjadi batas waktu yang terus menghantui ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul.
Di balik rutinitas melayani masyarakat, tersimpan kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Mereka kini berada dalam ketidakpastian terkait kelanjutan nasib dan kontrak kerja mereka.
Benturan Aturan Batas Belanja Pegawai 30 Persen
Harapan ribuan PPPK ini sepenuhnya bergantung pada keputusan pemerintah mengenai perpanjangan kontrak. Kekhawatiran mencuat karena Pemkab Gunungkidul harus menyesuaikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyesuaian ini demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total pendapatan daerah, yang mulai berlaku efektif pada tahun 2027.
Saat ini, porsi belanja pegawai di Kabupaten Gunungkidul masih tergolong tinggi, yakni mencapai lebih dari 40 persen. Kondisi dilematis ini memicu pertanyaan besar: Apakah penyesuaian anggaran tersebut akan mengorbankan kontrak kerja ribuan PPPK?
Ribuan Kontrak PPPK Habis Akhir Tahun 2026
Kegelisahan para pegawai ini sangat beralasan. Berdasarkan data yang dihimpun, ada sekitar 1.200 PPPK penuh waktu yang akan mengakhiri masa kontraknya pada akhir tahun 2026.
Pada saat yang bersamaan, sebanyak 1.992 PPPK paruh waktu yang dikontrak selama satu tahun juga akan menyelesaikan masa tugas mereka.
Ketua Forum PPPK Gunungkidul, Aris Wijayanto, mengungkapkan bahwa para anggota terus mempertanyakan kejelasan status mereka. Hingga kini, belum ada keputusan resmi yang bisa memberikan rasa aman bagi ribuan aparatur tersebut.
“Kami berharap ada perpanjangan kontrak sehingga teman-teman PPPK tetap bisa bekerja sebagai ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul,” kata Aris kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).
Dampak Sosial dan Risiko Penurunan Layanan Publik
Bagi para PPPK, masalah ini bukan sekadar urusan status pekerjaan. Ada beban ekonomi dan keluarga yang harus mereka tanggung di tengah tuntutan biaya hidup, pendidikan anak, hingga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
Meski demikian, Aris menegaskan bahwa pihak PPPK memahami posisi rumit yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pemkab Gunungkidul dituntut mematuhi undang-undang sekaligus menjaga agar pelayanan publik tidak lumpuh.
“Kami tahu Pemkab dalam posisi dilematis. Ada kekhawatiran untuk memenuhi batas belanja pegawai itu dilakukan dengan tidak memperpanjang kontrak PPPK. Mudah-mudahan ada solusi terbaik sehingga PPPK tetap bisa bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Sektor-sektor yang diisi oleh PPPK di Gunungkidul merupakan lini krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.
Jika pengurangan jumlah PPPK terjadi secara drastis, masyarakat berpotensi menghadapi penurunan kualitas pelayanan publik akibat berkurangnya tenaga ujung tombak di lapangan.
Saat ini, Forum PPPK Gunungkidul terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah maupun pusat.
Di tingkat nasional, pemerintah pusat dikabarkan tengah menggodok sejumlah alternatif opsi untuk membantu daerah-daerah yang memiliki rasio belanja pegawai tinggi agar mendapatkan solusi terbaik.
Skema Perpanjangan Kontrak
Beberapa skema yang berkembang antara lain pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat, pemberian relaksasi terhadap batas maksimal belanja pegawai, hingga penyusunan masa transisi agar pemerintah daerah memiliki waktu menyesuaikan struktur anggaran secara bertahap.
Namun, hingga saat ini seluruh opsi tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Belum ada keputusan resmi yang dapat menjadi pegangan bagi pemerintah daerah maupun ribuan PPPK yang menunggu kepastian.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengakui pemerintah daerah memang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Belanja pegawai kita saat ini mencapai 40,04 persen dari total pendapatan daerah,” kata Putro.
Persentase tersebut masih jauh di atas batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai tahun 2027. Putro menjelaskan tingginya belanja pegawai tidak terjadi begitu saja.
Pemerintah daerah harus membiayai jumlah aparatur sipil negara yang terus bertambah sebagai konsekuensi kebijakan nasional mengenai pengangkatan PPPK.
Hak-Hak PPPK 2026 Tetap Aman
Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki 6.104 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2.202 PPPK penuh waktu, dan 1.992 PPPK paruh waktu. Jumlah tersebut secara otomatis meningkatkan kebutuhan anggaran belanja pegawai setiap tahun.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Putro memastikan hak-hak PPPK sepanjang tahun 2026 tetap aman.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyiapkan anggaran sebesar Rp168,72 miliar yang terdiri atas Rp130,75 miliar untuk PPPK penuh waktu dan Rp37,96 miliar bagi PPPK paruh waktu, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR).
“Khusus pembayaran gaji PPPK tahun ini tidak ada persoalan karena seluruh anggarannya sudah tersedia,” ujarnya.
Menurut Putro, usulan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK juga terus menguat dari berbagai daerah. Gunungkidul bukan satu-satunya kabupaten yang menghadapi persoalan tingginya rasio belanja pegawai.
“Usulan ini tidak hanya disampaikan Kabupaten Gunungkidul, tetapi juga banyak daerah lain yang kondisinya hampir sama. Saat ini masih dalam tahap kajian pemerintah pusat,” katanya.
Ia menilai pemerintah pusat harus mempertimbangkan persoalan tersebut secara menyeluruh. Banyak kabupaten dan kota di Indonesia masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) sehingga ruang fiskalnya relatif terbatas.
“Kita harus hati-hati melihat persoalan ini. Sebagian besar kabupaten dan kota yang APBD-nya masih mengandalkan transfer dari pusat menghadapi kondisi serupa. Meningkatnya persentase belanja pegawai ini juga bukan semata-mata karena daerah kurang hati-hati dalam mengelola anggaran, tetapi merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen PPPK,” pungkasnya.
