TUGUJOGJA- Deru kendaraan yang mengalir menuju kawasan Pantai Parangtritis selalu membawa dua hal yang bertolak belakang: harapan akan liburan menyenangkan dan keluhan yang tak kunjung mereda.
Di balik geliat pariwisata selatan Yogyakarta yang terus tumbuh, keberadaan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis justru memantik polemik panjang yang belum juga menemukan titik terang.
Polemik TPR Parangtritis
Masalah ini tidak sekadar berbicara tentang pungutan retribusi. Persoalan utama justru terletak pada lokasi TPR yang berdiri di jalan umum, jalur vital penghubung Bantul dan Gunungkidul.
Kondisi ini secara langsung memicu ketidaknyamanan, terutama bagi para pengguna jalan yang bahkan tidak berniat mengunjungi objek wisata di wilayah Bantul.
Setiap akhir pekan dan musim liburan, antrean kendaraan kerap mengular di titik tersebut. Para wisatawan yang hendak menuju kawasan Gunungkidul harus memperlambat laju kendaraan, bahkan berhenti untuk membayar retribusi.
Situasi ini menciptakan kesan pungutan yang tidak tepat sasaran dan memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan publik.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, secara terbuka mengakui ketidakwajaran tersebut. Ia menegaskan bahwa penempatan TPR di jalan provinsi memang tidak sesuai dengan prinsip penataan yang ideal.
“Selama puluhan tahun TPR Bantul itu berada di jalan provinsi. Itu memang tidak boleh,” ujarnya dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga membuka fakta bahwa persoalan ini telah berlangsung terlalu lama tanpa solusi konkret. Pemerintah Kabupaten Bantul pun menghadapi dilema yang tidak sederhana.
Halim menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih kesulitan menentukan lokasi pengganti yang tepat. Ia menyebut perubahan jalur akibat pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit penataan ulang.
Keberadaan banyak akses masuk menuju kawasan pantai juga memperumit situasi. Pemerintah tidak bisa sembarangan menentukan titik baru tanpa mempertimbangkan efektivitas pengawasan dan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Posisinya memang belum ideal. Ini sifatnya sementara karena kita belum menemukan titik yang tepat,” jelasnya.
Namun, istilah sementara terasa kehilangan makna ketika publik menyadari bahwa kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Waktu yang panjang itu memunculkan persepsi pembiaran, bukan sekadar masa transisi.
Pernyataan Bupati Gunungkidul
Polemik ini semakin menguat setelah pernyataan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, ramai di media sosial. Ia secara tegas mengkritik penempatan TPR di jalan umum yang menurutnya merugikan wisatawan.
Menurutnya, retribusi seharusnya dipungut di dekat objek wisata, bukan di jalur lintas daerah. Ia juga menyoroti keluhan wisatawan yang hendak menuju Gunungkidul tetapi sudah lebih dulu dikenai biaya saat melintasi wilayah Bantul.
Fenomena ini menunjukkan adanya benturan kepentingan yang nyata. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi wisata. Di sisi lain, kebijakan yang tidak tepat justru menciptakan pengalaman negatif bagi wisatawan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh pengguna jalan, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra pariwisata Yogyakarta secara keseluruhan. Wisatawan yang merasa tidak nyaman bisa saja berpikir ulang untuk kembali berkunjung.
Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri memastikan penataan ulang TPR. Halim menegaskan bahwa relokasi hanya tinggal menunggu momentum dan kesiapan yang matang.
“Pada saatnya nanti akan kita pindah,” tegasnya.
Rencana tersebut mencakup kemungkinan penempatan beberapa titik TPR baru yang lebih dekat dengan pintu masuk kawasan wisata. Skema ini akan menyesuaikan dengan kondisi geografis serta banyaknya akses menuju pantai.
Selain itu, pembukaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), khususnya di segmen Kelok 23 yang menghubungkan Bantul dan Gunungkidul, dapat menjadi solusi jangka panjang. Jalur baru ini berpotensi mengalihkan arus kendaraan sehingga persoalan TPR di jalan utama dapat diminimalkan.
Meski demikian, publik tidak lagi hanya membutuhkan wacana. Masyarakat kini menuntut langkah nyata yang mampu menjawab persoalan yang telah berlarut-larut.
Di tengah meningkatnya arus wisatawan ke kawasan selatan Yogyakarta, polemik TPR Parangtritis menjadi isu krusial yang tidak bisa terus diabaikan. Keputusan pemerintah tidak hanya menyangkut pemasukan daerah, tetapi juga menyangkut kenyamanan publik dan kepercayaan wisatawan. (ef linangkung)
