TUGUJOGJA – Pemerintah Kabupaten Sleman menjalankan langkah baru dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menuntaskan kemiskinan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Danang dalam acara Revitalisasi Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025 di Aula Bappeda Kabupaten Sleman.
Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari seluruh OPD, Kapanewon, perwakilan masyarakat, hingga elemen strategis lainnya.
Pelatihan dan Mandiri Jadi Kunci
Danang, yang juga memimpin TKPK Sleman, menegaskan setiap OPD wajib terlibat aktif. Pemerintah daerah, kata Danang, harus menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan tepat sasaran. Ia meminta seluruh pihak berhenti meninabobokan warga miskin dengan bantuan instan tanpa pelatihan.
“Kita harus melatih mereka dulu. Berikan pelatihan dan pendampingan sebelum menyalurkan bantuan. Latih mereka untuk mandiri, bukan ketergantungan,” tegasnya.
Danang menjabarkan strategi pemerintah dalam menekan kemiskinan. TKPK Sleman akan mengarahkan pelatihan agar warga miskin berani merintis usaha ekonomi produktif.
Pemerintah, kata Danang, akan memastikan pelatihan tersebut mampu membangkitkan kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi.
Bangkitkan Rasa Malu dan Harga Diri
Tidak hanya itu, Danang menyentil mentalitas sebagian warga yang lebih memilih hidup tergantung pada bantuan. Ia memerintahkan OPD menyiapkan program untuk menumbuhkan rasa malu jika tetap mengandalkan bantuan sosial.
“Kita harus membudayakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di Sleman, jangan sampai ada warga yang rumahnya bagus tetapi rela ditempeli stiker warga miskin hanya untuk mendapat bantuan. Ini memalukan,” kata dia.
Danang menyerukan agar rasa malu menjadi bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan. Ia menilai mentalitas tangan di bawah justru menjerumuskan masyarakat pada lingkaran kemiskinan yang abadi.
Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan program revolusi mental ini menekan angka kemiskinan ekstrem. Sleman akan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, mulai dari pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, hingga program pelatihan kewirausahaan terpadu.
TKPK Sleman akan segera merumuskan langkah lanjutan. Pemerintah memastikan koordinasi lintas OPD berjalan tanpa celah agar tujuan mulia ini tercapai.
Dengan menumbuhkan rasa malu dan mengembalikan harga diri warga, Sleman berharap tidak ada lagi masyarakat yang terjebak dalam kubangan kemiskinan. Pemerintah ingin melihat warga Sleman berdiri tegak dengan kepala terangkat, bukan menengadah menunggu uluran tangan.
