TUGUJOGJA – Perdebatan mengenai mekanisme rujukan dalam pelayanan kesehatan kembali mencuat setelah Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa lembaganya tidak menerapkan sistem rujukan berjenjang sebagaimana yang kerap dipahami masyarakat.
Menurutnya, pasien yang membutuhkan penanganan rumah sakit tingkat atas tidak wajib melalui fasilitas kesehatan dengan tipe lebih rendah apabila kondisi medisnya memang memerlukan layanan yang lebih kompleks.
Ali menyampaikan bahwa dalam praktiknya, BPJS Kesehatan memungkinkan pasien untuk langsung dirujuk ke rumah sakit tipe A apabila diagnosis awal menunjukkan perlunya penanganan di fasilitas tersebut.
Ia mencontohkan kasus pasien yang membutuhkan transplantasi hati, sebuah tindakan medis yang tidak dapat dilayani oleh rumah sakit tipe C. Dalam kondisi seperti itu, pasien seharusnya dapat langsung menuju rumah sakit berskala lebih tinggi yang memiliki kompetensi dan fasilitas lengkap.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keputusan rujukan tetap harus berdasarkan penilaian medis. Apabila kondisi pasien hanya memerlukan layanan di rumah sakit tipe C atau tipe B, maka rujukan diberikan sesuai kebutuhan tersebut.
Namun, untuk kasus yang jelas-jelas tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan di tingkat lebih rendah, rujukan langsung ke rumah sakit tipe A diperbolehkan.
Penjelasan ini menjadi relevan di tengah rencana Kementerian Kesehatan yang ingin menghentikan sistem rujukan secara bertahap.
Dalam aturan yang dirancang, pasien tidak lagi harus melewati rumah sakit bertingkat mulai dari tipe D hingga tipe A. Pemerintah mendorong penyederhanaan alur agar setiap pasien bisa langsung menuju rumah sakit yang sesuai dengan kompetensi medis yang dibutuhkan.
Perubahan tersebut dirancang untuk menghilangkan praktik rujukan berulang yang selama ini dinilai boros waktu dan biaya.
Di bawah sistem lama, pasien kerap menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk memperoleh persetujuan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama menuju rumah sakit dengan tingkat lebih tinggi.
Pengalaman Pasien Menghadapi Sistem Rujukan Lama
Situasi yang dialami sejumlah pasien memperlihatkan betapa panjangnya prosedur untuk mendapatkan layanan yang sesuai.
Salah satu contohnya adalah Lestari, seorang warga Bekasi berusia lima puluh dua tahun yang pada awal Juli 2025 dilarikan ke puskesmas setelah mengalami nyeri dada hebat dan sesak napas. Pemeriksaan awal menunjukkan tekanan darah sangat tinggi dan hasil elektrokardiogram mengindikasikan adanya gangguan pada irama jantung.
Dokter umum mencurigai adanya gangguan jantung iskemik dan menyarankan agar Lestari segera dirujuk ke rumah sakit tipe A yang memiliki layanan jantung lengkap.
Namun, pihak puskesmas menjelaskan bahwa rujukan tidak dapat langsung diberikan dan pasien harus melalui rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Proses administrasi baru selesai sehari kemudian, sehingga keluarga harus menunggu hingga tanggal empat Juli untuk mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit tipe C.
Di rumah sakit tipe C, proses pemeriksaan ulang dan pembuatan jadwal konsultasi dengan dokter spesialis membutuhkan waktu tambahan. Pemeriksaan lanjutan baru bisa dilakukan dua hari sesudahnya, yaitu tanggal enam Juli. Setelah dokter menyatakan bahwa kondisi Lestari memang membutuhkan penanganan rumah sakit tipe A, barulah rujukan tingkat berikutnya diterbitkan.
Selama hampir satu minggu menjalani proses ini, kondisi fisik Lestari semakin menurun. Ia terpaksa bolak-balik mendatangi berbagai fasilitas kesehatan menggunakan ojek daring, membeli obat pereda nyeri secara mandiri, dan mengeluarkan biaya mobilisasi serta konsumsi yang mencapai sekitar satu juta dua ratus ribu rupiah.
Keluarganya menilai prosedur rujukan yang berjenjang membuat pasien semakin terbebani, padahal keluhan medis Lestari sudah cukup jelas sejak pemeriksaan awal di puskesmas.
Kasus lain dialami Dewi, seorang penyintas kanker payudara dari Bogor. Pada tahun 2021, ia memeriksakan perubahan pada payudaranya ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit tipe C di Cileungsi.
Hasil pemeriksaan menyatakan ia harus dirujuk lagi ke Rumah Sakit Fatmawati. Proses administrasi rujukan baru dapat diselesaikan pada hari berikutnya, sehingga pasien kembali harus menunda pemeriksaan.
Selama menjalani pengobatan kanker, Dewi harus memperbarui surat rujukan setiap tiga bulan sekali. Prosedur yang berulang ini membuatnya harus berkali-kali kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum menuju rumah sakit lanjutan. Ia menyebut proses tersebut cukup menyulitkan, terlebih kondisi pasien kanker kerap naik turun dan memerlukan penanganan rutin.
Rencana Reformasi dari Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menilai pola rujukan berjenjang telah menimbulkan berbagai ketidakefisienan. Menurutnya, prosedur yang panjang justru memperlambat akses pasien ke layanan yang seharusnya segera ditangani.
Ia memberi contoh pasien serangan jantung yang kerap harus melalui beberapa lapis rujukan sebelum sampai di rumah sakit yang memiliki kompetensi lengkap. Kondisi darurat sering kali membutuhkan tindakan cepat, sementara sistem bertingkat membuat pasien kehilangan waktu berharga.
Kementerian Kesehatan kemudian merumuskan sistem baru yang mendasarkan rujukan pada kompetensi medis. Rumah sakit tidak lagi dikelompokkan berdasarkan kelas administratif seperti tipe A, B, C, atau D, melainkan berdasarkan layanan dan kemampuan medis yang dimiliki.
Terdapat empat kategori layanan dalam skema terbaru, yaitu layanan dasar di puskesmas, rumah sakit madya, rumah sakit utama, dan rumah sakit paripurna.
Dalam skema tersebut, dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menentukan rujukan berdasarkan tingkat keparahan penyakit dan kebutuhan peralatan medis. Dengan demikian, pasien bisa langsung menuju rumah sakit yang mampu memberikan layanan sesuai diagnosis awal.
Kementerian Kesehatan meyakini model ini akan menghemat biaya pembiayaan kesehatan karena peserta tidak lagi perlu menjalani rujukan berulang.
Meski rujukan dipangkas, pemerintah tetap mempertahankan kewajiban kunjungan awal ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai langkah awal pemeriksaan dan pemetaan kebutuhan medis.
Dampak Perubahan Sistem Menurut Pakar
Pakar kesehatan masyarakat, dokter Ngabila Salama, menyebut rencana reformasi rujukan sebagai langkah positif. Ia menilai perubahan tersebut akan menghilangkan praktik rujukan berputar yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan pasien. Dengan alur baru, pasien tidak perlu lagi singgah di rumah sakit yang tidak memiliki layanan yang sesuai.
Ngabila menambahkan bahwa penyederhanaan alur rujukan bukan hanya menguntungkan pasien, tetapi juga mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi layanan. Rumah sakit akan terdorong meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan medis agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia mengakui bahwa sistem rujukan lama sering kali menyebabkan tumpukan pasien di rumah sakit tipe C dan tipe B. Hal itu terjadi karena fasilitas tersebut harus menerima rujukan dari puskesmas meskipun sebenarnya tidak memiliki kemampuan menangani kasus yang lebih kompleks. Akibatnya, proses pengobatan menjadi tertunda dan biaya sistem meningkat.
***
