TUGUJOGJA — Sejumlah warga Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendatangi Kantor Kalurahan Wukirsari pada Senin (5/1/2026).
Kedatangan warga tersebut bertujuan mempertanyakan dugaan ketidakwajaran penggunaan anggaran dana desa dalam proyek pembangunan Lumbung Mataraman Kalurahan Wukirsari.
Sejak pagi hari, warga mulai berkumpul dan bergerak menuju kantor kalurahan. Mereka menyampaikan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana desa tersebut.
Setibanya di lokasi, warga masuk ke ruang pertemuan Balai Kalurahan Wukirsari. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keberatan secara terbuka kepada pemerintah kalurahan dan meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran proyek.
Sorotan pada Pembangunan Pendopo
Warga menilai pembangunan Lumbung Mataraman, khususnya pada bagian pendopo, tidak mencerminkan besarnya anggaran yang telah dialokasikan. Salah satu warga yang mengoordinasikan pertemuan, Agung Trisnawanti, menyampaikan bahwa keresahan warga berangkat dari kondisi bangunan yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran.
Agung menyebut masyarakat menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan. Ia mengatakan material bangunan yang digunakan pada pendopo terlihat tidak baru dan memanfaatkan struktur lama.
“Warga melihat langsung kondisinya. Gentengnya bekas, bangunannya juga seperti rumah lama. Dari situ masyarakat mulai bertanya-tanya dan meminta kami menyampaikan ke Pak Lurah,” ujar Agung saat ditemui di Balai Kalurahan Wukirsari, Senin (5/1/2026).
Menurut Agung, proyek Lumbung Mataraman Kalurahan Wukirsari tercatat memiliki rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp600 juta. Dari total anggaran tersebut, pembangunan pendopo disebut menghabiskan dana sekitar Rp265 juta.
Angka tersebut kemudian memunculkan kecurigaan warga terkait kewajaran penggunaan anggaran. Warga menilai perlu adanya penjelasan rinci dari pemerintah kalurahan terkait perincian biaya pembangunan.
Audit Mandiri oleh Warga
Sebagai tindak lanjut, warga mengambil langkah mandiri dengan menggandeng tim audit independen untuk menghitung ulang estimasi biaya pembangunan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran pembanding atas anggaran yang digunakan.
Agung menjelaskan bahwa warga secara swadaya mengumpulkan dana untuk menyusun RAB pembanding. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kewajaran penggunaan anggaran, bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu.
“Kami kemarin iuran untuk membuat RAB Lumbung Mataraman sendiri. Kami hanya ingin membandingkan, bukan mencari-cari kesalahan,” kata Agung.
Hasil penghitungan mandiri tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan. Tim independen memperkirakan keseluruhan pembangunan Lumbung Mataraman hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp365 juta. Sementara itu, pembangunan pendopo dinilai cukup menghabiskan biaya sekitar Rp40 juta.
Perbedaan estimasi tersebut semakin memperkuat kecurigaan warga terhadap pengelolaan anggaran proyek desa tersebut.
Perubahan RAB Dinilai Tidak Disosialisasikan
Agung juga menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, warga mengetahui adanya penggunaan RAB yang telah diperbarui dalam proyek Lumbung Mataraman. Namun, menurutnya, perubahan tersebut tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia menyayangkan minimnya komunikasi dari pemerintah kalurahan terkait perubahan perencanaan anggaran. Menurutnya, setiap perubahan RAB seharusnya disosialisasikan kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab publik.
“Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan ke masyarakat sekitar. Tahu-tahu sudah ada perubahan,” ujar Agung.
Warga menilai kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan kecurigaan dan konflik berkepanjangan. Mereka menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel karena bersumber dari uang publik.
Melalui pertemuan tersebut, warga berharap Pemerintah Kalurahan Wukirsari bersedia membuka dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek Lumbung Mataraman secara menyeluruh. Warga juga meminta adanya penjelasan resmi terkait perbedaan anggaran yang ditemukan.
Agung menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah kalurahan. Warga, kata dia, pada prinsipnya mendukung program Lumbung Mataraman selama dijalankan secara jujur dan transparan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau semuanya jelas dan terbuka, masyarakat pasti mendukung,” pungkasnya.
