TUGUJOGJA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk meminimalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki keterampilan memadai. Muhammadiyah menilai, kualitas tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan agar mampu bersaing secara global dan terlindungi secara hukum.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan bahwa Muhammadiyah ingin berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk calon PMI.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah mengambil peran dari hulu, melalui edukasi, pembekalan pengetahuan, dan pengawalan jalur legal bagi calon pekerja migran.
“Kami ingin calon pekerja migran menempuh jalur legal dan satu pintu sesuai regulasi Kementerian Pekerja Migran Indonesia,” ujar Haedar dalam sambutannya pada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu (16/4), di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
Haedar menyebutkan, banyak negara seperti Jepang dan kawasan Timur Tengah membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang kesehatan. Ia mendorong Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) yang memiliki program studi kesehatan untuk aktif mencetak lulusan siap pakai.
“Kami harapkan ke depan PMI yang dikirim ke luar negeri benar-benar terampil dan berkeahlian. Kita harus kurangi pengiriman tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih,” tegas Haedar.
Muhammadiyah juga menegaskan bahwa penandatanganan MoU tidak boleh berhenti pada seremoni. Haedar meminta seluruh pihak menindaklanjuti kerja sama dengan langkah konkret di lapangan.
“MoU bagi Muhammadiyah bukan sekadar tanda tangan, tapi harus menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung,” ujarnya.
Selain pemberdayaan, Muhammadiyah juga mendorong pemerintah meningkatkan perlindungan dan jaminan keamanan bagi para PMI. Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan bangsa.
“Kami percaya pemerintah adalah hasil perjuangan rakyat, dan Muhammadiyah punya sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan dan pembangunan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen Muhammadiyah.
Ia mengakui bahwa kedatangannya ke Kantor PP Muhammadiyah tidak hanya untuk meneken MoU, tetapi juga untuk meminta bantuan Muhammadiyah dalam menangani kompleksitas persoalan PMI.
“Kami sangat membutuhkan bantuan Muhammadiyah karena organisasi ini sudah terbukti memiliki sistem yang kuat dan peran nyata dalam pemberdayaan masyarakat,” ucap Karding.
BP2MI berharap kerja sama ini akan memperkuat pelayanan dan sistem perlindungan PMI. Ia menginginkan kolaborasi ini mampu membentuk sistem yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Kami ingin membangun sistem yang kokoh untuk masa depan, dan Muhammadiyah adalah mitra strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.*
