
TUGUJOGJA— Ribuan buruh dan pekerja dari berbagai sektor turun ke jalan dalam peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).
Aksi ini berjalan di pusat Kota Yogyakarta dan diwarnai dengan orasi serta penyampaian 13 tuntutan utama dari massa aksi.
Berdasarkan data Polresta Yogyakarta, sekitar 1.114 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur lainnya diterjunkan untuk mengamankan aksi.
May Day di Yogyakarta
Massa mulai berkumpul di Tugu Pal Putih sejak pagi hari. Kemudian, mereka melakukan longmarch menuju Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali dan berlanjut ke kantor DPRD DIY, serta berakhir di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengatur aksi ini. Mereka menghimpun elemen buruh, pekerja kreatif, perempuan, mahasiswa, petani, hingga rakyat miskin kota.
Koordinator MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan, menyatakan bahwa peringatan Hari Buruh bukanlah ajang seremonial tanpa makna, tetapi momentum perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Acara ini merupakan salah satu perjuangan para buruh.
“Hari buruh bukan acara happy-happy tanpa perjuangan. Aksi ini adalah antitesis terhadap seremoni yang melupakan esensi perjuangan kelas pekerja,” ujarnya.
13 Tuntutan Aksi Hari Buruh Internasional 2025
- Revisi UU Ketenagakerjaan secara menyeluruh dan partisipatif sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
- Cabut UU Cipta Kerja yang menghancurkan perlindungan pekerja.
- Naikkan Upah Minimum 50% untuk menjawab krisis biaya hidup.
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai bentuk keadilan bagi pekerja domestik.
- Tegakkan keadilan dan kesetaraan gender di dunia kerja.
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Lindungi pekerja ojol dan sektor gig economy dengan status kerja dan jaminan sosial.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan berpihak pada rakyat.
- Sejahterakan guru dan tenaga pendidik, termasuk penghapusan sistem kontrak.
- Perkuat perlindungan bagi buruh migran dan pekerja kreatif.
- Cabut UU ITE dan pasal-pasal represif KUHP yang membungkam kebebasan sipil.
- Laksanakan reforma agraria sejati dan tolak penggusuran rakyat.
- Bangun perumahan layak, aman, dan terjangkau bagi buruh dan rakyat miskin.
Dalam orasinya, massa aksi menekankan bahwa sistem ekonomi saat ini telah menjauhkan kesejahteraan dari rakyat.
Harga kebutuhan pokok yang terus naik, ketidakpastian kerja, dan eksploitasi terhadap pekerja kreatif serta sektor informal menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Salah satu tuntutan yang paling disoroti tahun ini adalah desakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang dinilai sudah terlalu lama tertunda.
Selain itu, pembangunan perumahan layak untuk buruh dan rakyat miskin juga menjadi fokus karena masih minim perhatian pemerintah.
Massa aksi membubarkan diri dengan tertib pada sore hari, setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka di Titik Nol Kilometer. Aparat keamanan menyatakan situasi aman dan kondusif selama aksi berlangsung. (ef linangkung)