TUGUJOGJA– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali mencetak prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Gunungkidul berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Kamis (17/4/2025).
Ucap Syukur Bupati
“Alhamdulillah, ini adalah buah kerja keras semua pihak. Sepuluh kali berturut-turut kami meraih WTP. Ini bukan hal mudah, tapi dengan sinergi dan komitmen seluruh jajaran, kita mampu mempertahankannya,” ujar Bupati Endah dengan penuh rasa syukur.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini, Sekretaris Daerah Sri Suhartanta, Inspektur Daerah Saptoyo, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Putro Sapto Wahyono turut mendampingi Bupati dalam momen penting tersebut.
Kepala Perwakilan BPK DIY, Agustin Sugihartatik, mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Mengenai Opini WTP
Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, tetapi juga mengukur seberapa besar dampak pengelolaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Gunungkidul telah membuktikan komitmennya. Dari 879 rekomendasi yang kami berikan, sebanyak 840 rekomendasi atau 99,45 persen sudah mereka tindaklanjuti,” ungkap Agustin.
Agustin berharap Pemkab Gunungkidul terus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar hasilnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang hadir mewakili para kepala daerah se-DIY juga menyampaikan ucapan selamat.
Ia menilai sinergi antara BPK dan pemerintah daerah menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Opini WTP bukan hanya simbol, tapi juga komitmen nyata untuk melayani rakyat dengan tata kelola yang baik. Semoga prestasi ini terus menginspirasi daerah lain,” ujar Hasto.
Acara penyerahan LHP tersebut juga melibatkan kabupaten/kota lain di DIY, termasuk Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo.
Dengan capaian ini, Gunungkidul sekali lagi menegaskan posisinya sebagai daerah yang mampu menjalankan tata kelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pemerintah pun berjanji terus menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat. (ef linangkung)
