TUGUJOGJA— Sebanyak 2.433 siswa dari keluarga miskin di Kabupaten Gunungkidul berpotensi mengikuti seleksi program Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis inisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi siswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN).
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, penyelenggaraannya akan berlangsung di dua lokasi, yakni Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Kasihan, Bantul, dengan kuota 100 siswa, dan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang menyediakan 50 kursi.
Seleksi Sekolah Rakyat di Gunungkidul
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Gunungkidul, Herjun Pengaribowo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendata siswa-siswa potensial yang dapat mengikuti seleksi.
“Sebanyak 2.433 siswa ini merupakan hasil inventarisasi dari total 43.080 siswa miskin yang tercatat dalam sistem Dapodik dan data Kemensos,” ujar Herjun, Sabtu (26/4/2025).
Pendaftaran program Sekolah Rakyat telah dibuka dan akan berakhir pada 30 April 2025. Sasarannya adalah siswa kelas 9 SMP atau MTs dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan.
Herjun menegaskan bahwa seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping PKH akan aktif mendampingi siswa selama proses pendaftaran dan seleksi.
Ia berharap tidak ada calon peserta yang tertinggal informasi atau kesulitan dalam administrasi.
Usaha Memperluas Jangkauan Informasi
Untuk memperluas jangkauan informasi, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Mereka menyebarluaskan program ini melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), videotron, dan media sosial.
Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul juga menginformasikan program ini kepada seluruh SMP di wilayahnya.
Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul menggelar pertemuan dengan seluruh kepala sekolah MTs pada Jumat (25/4/2025).
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul turut mengambil peran dengan menyasar siswa SMA dan SMK yang sempat putus sekolah agar dapat memanfaatkan program ini.
Herjun menekankan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar bantuan, melainkan jembatan untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan.
“Ini kesempatan emas. Kita ingin memastikan tidak ada siswa miskin yang kehilangan akses pendidikan hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Dengan waktu pendaftaran yang semakin mendekati batas akhir, Herjun mengimbau orang tua dan wali siswa segera berkoordinasi dengan sekolah atau pendamping PKH untuk mengikuti proses seleksi secara optimal.
Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat ini mampu membuka jalan baru bagi generasi muda Gunungkidul untuk meraih masa depan lebih cerah.(ef linangkung)
