Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar anggaran perjalanan dinas DPRD, senilai Rp 11 miliar, guna mendukung program padat karya yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan daya beli warga dan upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja berbasis komunitas.
“Kalau kita melihat sekarang ini ada efisiensi dan daya beli ada penurunan, maka salah satu satu cara untuk mengatasi itu dengan membagi rezeki kepada banyak orang. Salah satu cara membagi rezeki kepada banyak orang adalah dengan padat karya,” kata Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat membuka program padat karya di Kelurahan Pandeyan, Senin (14/4/2025).
Total anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Yogyakarta yang awalnya sekitar Rp 22 miliar, kini dipangkas 50 persen. Dana sebesar Rp 11 miliar hasil efisiensi tersebut direncanakan untuk dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2025 sebagai dukungan tambahan untuk program padat karya.
“Hal-hal seperti itu saya kira menjadi spirit kita supaya uang itu lari ke rakyat. Kalau untuk perjalanan dinas larinya ke wilayah-wilayah lain untuk hotel, transport. Kami spiritnya seperti itu sama-sama. Dan saya bersyukur DPRD Kota Yogyakarta juga menyadari untuk mere-alokasi perjalanan dinasnya untuk kepentingan kegiatan seperti ini,” terangnya.
Menurut Hasto, padat karya menjadi strategi yang efektif di tengah keterbatasan anggaran karena mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan secara kolektif juga memberikan dampak langsung terhadap warga ketimbang dikerjakan oleh kontraktor besar.
“Saya akan banyak mengusulkan padat karya ke depan,” ujarnya.
Salah satu contoh nyata program padat karya tahun ini dilaksanakan di Kampung Sidikan, RT 27 RW 7, Kelurahan Pandeyan. Kegiatan ini berupa pembangunan talud sepanjang 111 meter dan tinggi 1,3 meter, dengan anggaran sebesar Rp 301,4 juta dari APBD Kota Yogyakarta 2025.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menyebut bahwa program berlangsung selama 30 hari, mulai 14 April hingga 21 Mei 2025, dan melibatkan 48 pekerja lokal.
“Tujuan padat karya infrastruktur untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat dan penataan lingkungan,” jelasnya.
Selain menyasar pembangunan fisik, Hasto menekankan bahwa program padat karya diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk upaya pengentasan kawasan kumuh, serta mencegah penyakit seperti TBC, demam berdarah, dan stunting. Ia juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Peserta padat karya juga memperoleh perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan kematian selama masa pelaksanaan proyek. Dengan kebijakan ini, Pemkot berharap dapat menciptakan pemerataan ekonomi dan mempercepat perbaikan infrastruktur lingkungan secara inklusif.
