TUGUJOGJA – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menolak keras perjanjian dagang bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat.
Ketua MPBI DIY Irsad Ade Irawan menyatakan keprihatinan mendalam atas isi perjanjian tersebut yang menurutya hanya menguntungkan pihak Amerika Serikat.
MPBI DIY menilai perjanjian dagang ini membuka penuh pasar Indonesia untuk produk-produk Amerika Serikat. Irsad Ade Irawan menegaskan bahwa langkah ini akan menimbulkan kerugian besar bagi buruh, petani, dan pelaku industri nasional di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat kecil dan pelaku ekonomi domestik yang selama ini menopang perekonomian nasional.
MPBI DIY mencatat Indonesia akan membeli energi dan produk pertanian Amerika Serikat senilai hampir 20 miliar dolar AS. Selain itu, Indonesia juga akan membeli 50 unit pesawat Boeing dalam kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, Irsad menyebut ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap terkena tarif tinggi sebesar 19 persen. Sebaliknya, Amerika Serikat justru bisa mengekspor produknya ke Indonesia tanpa tarif maupun hambatan non-tarif.
Irsad Ade Irawan menilai perjanjian ini timpang dan sarat ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini akan mempercepat deindustrialisasi Indonesia.
Menurutnya, industri nasional akan kalah bersaing akibat serbuan produk impor. Ia juga menekankan bahwa petani lokal terancam bangkrut karena pasar dibanjiri produk pertanian Amerika Serikat yang masuk tanpa kendala.
Ketua MPBI DIY itu menegaskan bahwa perjanjian ini juga melemahkan ketahanan energi nasional. Ia menilai kebijakan impor energi dalam jumlah besar hanya akan membuat Indonesia tergantung pada negara lain.
Menurut Irsad, perjanjian dagang ini adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru yang mengancam kedaulatan negara.
MPBI DIY menuntut pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang tersebut. Irsad Ade Irawan menegaskan bahwa proses peninjauan ulang harus melibatkan serikat buruh, pelaku usaha, dan masyarakat sipil secara penuh.
“Kami memintq moratorium implementasi perjanjian hingga ada kajian komprehensif dan transparan terkait dampak ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan,” ujarnya.
MPBI DIY menuntut pemerintah memberikan perlindungan nyata bagi pekerja dan industri nasional. Irsad menekankan pentingnya pemberian subsidi, perlindungan tarif, dan kebijakan transisi yang adil untuk sektor terdampak agar tidak terjadi PHK massal dan kebangkrutan industri lokal.
Selain itu, MPBI DIY menolak keras pembukaan pasar Indonesia tanpa adanya syarat timbal balik yang adil dan setara. Irsad Ade Irawan menegaskan bahwa perjanjian dagang ini mengabaikan prinsip keadilan ekonomi dan mengancam masa depan puluhan juta pekerja Indonesia. (ef linangkung)
