TUGUJOGJA– Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunungkidul.
Puluhan pelajar dari keluarga kurang mampu mulai mendaftarkan diri sebagai calon siswa untuk bisa mengakses pendidikan gratis yang ditawarkan program ini.
Seleksi Siswa
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pengaribowo, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan oleh para pendamping PKH, terdapat 43.080 siswa miskin di Gunungkidul yang tercatat dalam sistem Dapodik dan data Kementerian Sosial.
Dari jumlah tersebut, 2.433 siswa kelas 9 memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Sekolah Rakyat.
“Setelah kami lakukan pendekatan dan pendampingan, sampai dengan hari ini sudah ada 25 pelajar Gunungkidul yang resmi mendaftar sebagai calon siswa Sekolah Rakyat,” ungkap Herjun, Senin (28/4/2025).
Para calon siswa telah mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan. Proses pendaftaran ini berlangsung secara daring melalui tautan resmi Kementerian Sosial.
Pendaftaran akan berakhir pada 30 April 2025. Setelah pendaftaran berakhir, peserta akan menjalani seleksi administrasi dan seleksi lanjutan.
“Detail mekanisme seleksi lanjutan masih menunggu informasi resmi. Tapi kami pastikan siswa-siswa yang mendaftar telah kami dampingi penuh,” lanjut Herjun.
Lokasi Sekolah Rakyat DIY
Program Sekolah Rakyat jenjang SMA di DIY akan berlangsung di dua lokasi. Pertama, di Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Bantul dengan kuota 100 siswa. Kedua, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Sleman, yang menerima 50 siswa.
Herjun menegaskan, program ini bukan hanya soal bantuan, tetapi sebuah jembatan untuk membuka masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah Rakyat ini khusus bagi siswa yang terdaftar di DTKS atau DTSEN dan tidak ada biaya sepeser pun.
“Ini kesempatan emas. Jangan sampai ada anak miskin yang tertinggal hanya karena kendala ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian, mengakui bahwa program Sekolah Rakyat belum bisa diterapkan secara langsung di Gunungkidul karena keterbatasan lahan. Menurutnya, syarat minimal lahan seluas 5 hingga 10 hektare belum dapat Pemkab penuhisaat ini.
“Kami masih mencari opsi. Salah satunya memanfaatkan gedung sekolah hasil regrouping. Tapi ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan Pemda DIY,” jelas Arif.
Meski demikian, antusiasme warga Gunungkidul terhadap program ini membuktikan bahwa akses pendidikan yang merata dan inklusif masih menjadi harapan besar di tengah masyarakat. (ef linangkung
