YOGYAKARTA, Tugu Jogja – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak mengabaikan risiko geologi dalam setiap kebijakan pembangunan. Indonesia memang memiliki kekayaan sumber daya geologi yang melimpah, tetapi pemanfaatannya harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan, mitigasi bencana, dan keselamatan masyarakat.
Sri Sultan menegaskan hal tersebut saat membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-55 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan GEOSEA ke-19 Tahun 2026 di RAH, Sleman, Selasa (3/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para ahli geologi, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk memperkuat pendekatan pembangunan yang bertumpu pada pengetahuan ilmiah serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Sri Sultan, kekayaan geologi Indonesia menghadirkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut juga menyimpan ancaman bencana yang dapat menimbulkan kerugian besar apabila pemerintah dan masyarakat tidak mengelolanya secara cermat.
Karena itu, Sri Sultan meminta seluruh pihak menempatkan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana sebagai satu kesatuan kebijakan. Pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi, apalagi sampai mengorbankan keselamatan manusia dan merusak keseimbangan ekosistem.
Ia juga mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya geologi harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Tanpa perhitungan yang matang, pemanfaatan kekayaan bumi justru berpotensi menghadirkan persoalan ekologis dan ancaman bagi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Sri Sultan kemudian mengaitkan prinsip pengelolaan geologi tersebut dengan nilai Tri Satya Brata. Nilai itu menempatkan kearifan manusia, keselamatan negara, dan keluhuran kemanusiaan sebagai satu kesatuan tanggung jawab.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya geologi, Sri Sultan memandang nilai tersebut sebagai landasan moral untuk memelihara bumi melalui pemanfaatan kekayaan alam secara bijaksana. Selain itu, ilmu pengetahuan harus menjadi pijakan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh menghabiskan sumber daya alam tanpa memikirkan dampak ekologis yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sri Sultan turut mencontohkan pengalaman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hidup berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung api tersebut memberikan manfaat besar melalui kesuburan tanah dan berbagai potensi sumber daya alam. Namun, Merapi juga menyimpan ancaman erupsi yang sewaktu-waktu dapat membahayakan masyarakat di kawasan sekitarnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa manusia harus memahami karakteristik alam sebelum menentukan arah pembangunan. Masyarakat tidak cukup hanya menikmati manfaat sumber daya alam, tetapi juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi potensi bencana.
Menurut Sri Sultan, pemahaman terhadap karakteristik geologi harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan permukiman. Pemerintah perlu menggunakan hasil penelitian geologi untuk mengenali wilayah rawan bencana sekaligus menentukan langkah perlindungan yang tepat.
Ia juga meminta para ahli geologi memperluas manfaat hasil penelitian agar tidak hanya dinikmati kalangan akademisi. Hasil kajian dan penelitian harus mampu menjangkau pemerintah daerah, pelaku pembangunan, serta masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Sri Sultan menilai komunikasi risiko memegang peranan penting dalam upaya mengurangi dampak bencana. Informasi ilmiah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat sehingga warga dapat mengenali ancaman dan mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat.
“Pengetahuan ilmiah harus mampu melintasi batas laboratorium, menjangkau pemahaman warga, dan menjelma menjadi keputusan yang menyelamatkan,” ungkap Sri Sultan.
Lebih lanjut, Sri Sultan mengingatkan pentingnya prinsip keadilan antargenerasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan nasional. Menurutnya, manusia hanya menempati bagian yang sangat singkat dalam perjalanan sejarah bumi yang telah berlangsung selama miliaran tahun.
Meski demikian, keputusan manusia pada masa sekarang dapat meninggalkan konsekuensi panjang bagi kehidupan pada masa mendatang. Kebijakan yang mengabaikan kelestarian lingkungan berpotensi membebani generasi berikutnya dengan kerusakan ekosistem, keterbatasan sumber daya, dan meningkatnya risiko bencana.
Oleh karena itu, Sri Sultan meminta pemerintah mengukur keberhasilan pembangunan melalui indikator yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi keselamatan manusia, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam juga harus menjadi ukuran utama.
Ia berharap pertemuan ilmiah IAGI dan GEOSEA dapat memperkuat kontribusi ilmu geologi dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Para ahli geologi perlu menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Masa depan umat manusia ditentukan oleh kedalaman pengetahuannya dalam memahami bumi, dan terlebih lagi, oleh kearifannya menjaga kehidupan di atasnya,” tutup Sri Sultan.
Sementara itu, Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya geologi yang sangat besar. Namun, posisi geografis Indonesia di kawasan pertemuan lempeng-lempeng tektonik utama juga menghadirkan risiko kebencanaan yang tinggi.
Kondisi geologi tersebut memberikan peluang pengembangan berbagai sumber daya, mulai dari mineral, energi, panas bumi, hingga air tanah. Di sisi lain, dinamika geologi juga memicu berbagai ancaman, seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor.
Lana menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memisahkan pemanfaatan sumber daya geologi dari upaya mitigasi bencana dan konservasi warisan geologi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar kekayaan alam memberikan manfaat optimal tanpa meningkatkan kerentanan masyarakat.
Dalam pengelolaan sumber daya geologi, Badan Geologi terus memperkuat kegiatan pemetaan dan inventarisasi potensi sumber daya serta cadangan mineral. Lembaga tersebut juga mendorong eksplorasi di berbagai wilayah yang selama ini belum mendapatkan kajian secara mendalam.
Melalui langkah tersebut, Badan Geologi berharap pemerintah dan pelaku industri memperoleh data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Pada aspek mitigasi bencana, Lana menekankan perlunya memasukkan penilaian bahaya geologi ke dalam setiap perencanaan pembangunan. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi geologi sejak tahap awal perencanaan, terutama ketika membangun infrastruktur dan mengembangkan kawasan baru.
Menurutnya, langkah pencegahan melalui kajian geologi dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi maupun korban jiwa akibat bencana. Karena itu, investasi dalam mitigasi harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan, bukan sekadar respons setelah bencana terjadi.
“Berinvestasi dalam pencegahan dan mitigasi selalu jauh lebih murah daripada memulihkan diri dari bencana,” tegas Lana.
Selain membahas pemanfaatan sumber daya dan mitigasi bencana, Lana juga menyoroti pentingnya konservasi warisan geologi. Menurutnya, pelestarian bentang alam memiliki nilai strategis karena dapat mendukung pendidikan, pariwisata, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan Geopark Global UNESCO Gunung Sewu yang membentang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kawasan tersebut memperlihatkan bahwa upaya pelestarian kekayaan geologi dapat berjalan seiring dengan pengembangan geowisata. Masyarakat juga dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui pengelolaan potensi wisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Lana berharap pengembangan geopark tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu menjaga keaslian bentang alam, melindungi situs geologi, serta memperkuat edukasi mengenai sejarah dan proses pembentukan bumi.
Dengan demikian, geopark dapat menjadi sarana konservasi sekaligus ruang pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda.
Lana menambahkan bahwa pengelolaan kekayaan dan risiko geologi Indonesia membutuhkan dukungan data yang akurat, mudah diakses, serta dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Selain memperkuat ketersediaan data, pemerintah juga perlu meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting agar Indonesia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi geologi untuk menjawab tantangan pembangunan.
Melalui penyelenggaraan PIT ke-55 IAGI dan GEOSEA ke-19 Tahun 2026, para ahli geologi dari berbagai latar belakang mendapatkan ruang untuk bertukar pengetahuan, mempresentasikan hasil penelitian, serta membangun kerja sama.
Pertemuan ilmiah tersebut juga akan menghadirkan sekitar 180 makalah teknis. Lana berharap berbagai penelitian yang dipresentasikan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan konservasi warisan geologi.
Ia menilai kerja sama internasional menjadi semakin penting karena persoalan geologi tidak mengenal batas administrasi maupun wilayah politik suatu negara. Ancaman dan dinamika geologi membutuhkan pertukaran informasi, pengalaman, serta praktik terbaik dari berbagai negara.
“Geologi tidak berhenti di batas politik. Oleh karena itu, GEOSEA merupakan platform yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara bangsa-bangsa kita,” pungkas Lana.
Penyelenggaraan PIT IAGI dan GEOSEA 2026 di Yogyakarta diharapkan memperkuat peran ilmu geologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pesan Sri Sultan menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekayaan alam yang melimpah. Pemerintah juga harus memiliki pengetahuan, kebijakan, dan kearifan untuk mengelolanya tanpa mengorbankan keselamatan manusia serta kelestarian bumi.
