Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keberangkatan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud ke London, Inggris, di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda warganya. Saat masyarakat harus mengantre berjam-jam hingga berkilo-kilometer demi mendapatkan BBM, sang wali kota justru dikabarkan tengah berlibur ke luar negeri.
“Ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantre BBM, wali kotanya malah pergi ke London, liburan begitu,” ujar Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dirut Pertamina dan PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Ia menilai peristiwa ini menunjukkan kurangnya kepekaan pejabat publik terhadap penderitaan masyarakat.
Menurut Mufti, kelangkaan BBM di Balikpapan merupakan ironi besar, mengingat kota tersebut dikenal sebagai pusat pengolahan minyak nasional.
“Kelangkaan BBM di Balikpapan tentu ini sebuah ironi. Kota minyak, tapi langka minyak. Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama salah satu produsen minyak, bahkan kilang terbesar minyak nomor dua ada di Balikpapan,” tegasnya.
Ia menggambarkan kondisi warga yang mengantre panjang demi memperoleh BBM.
“Tapi jenengan tahu hari ini negara kita disuguhkan bagaimana antre berkilo-kilometer warga Balikpapan mau beli BBM, Pak,” lanjut Mufti.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan alasan yang disampaikan oleh pihak Pertamina mengenai kendala distribusi. Ia menyayangkan jika alasan tersebut menjadi satu-satunya penjelasan di tengah krisis yang nyata terjadi di kota minyak itu.
“Kalau Patra Niaga wilayah Balikpapan menyampaikan karena kendala distribusi, ini Balikpapan lho, Pak. Ini bukan Papua,” kritiknya.
Ia pun memperingatkan bahwa kelangkaan BBM ini bisa menjadi “bom waktu” jika tidak segera ditangani secara serius dan cepat. Mufti mendesak pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menunjukkan responsivitas dan kepedulian nyata terhadap kondisi rakyat.
“Maka harapan kami, Bapak-Bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespons hal itu dengan cepat,” tegasnya lagi.
Kritik Mufti Anam ini menambah sorotan terhadap krisis BBM yang terjadi di daerah penghasil minyak, sekaligus menekankan pentingnya sikap empati dari pejabat daerah dalam situasi krisis.
