TUGUJOGJA – Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul mencatat sebanyak 14 Sekolah Dasar (SD), baik negeri maupun swasta, tidak mendapatkan satu pun pendaftar dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Fenomena ini menunjukkan krisis peserta didik yang semakin parah di sejumlah wilayah pelosok.
Dinas Pendidikan Gunungkidul membuka pendaftaran SPMB jenjang SD secara daring pada 3 hingga 5 Juni 2025. Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengungkapkan bahwa tidak semua sekolah berhasil menarik minat masyarakat. Beberapa sekolah bahkan sama sekali tidak mencatat pendaftar.
“Ada 14 sekolah yang tidak memiliki pendaftar siswa baru pada tahun ajaran ini. Itu kami ketahui dari sistem online yang sudah kami kelola,” ujar Nunuk Setyowati, Selasa, 17 Juni 2025.
Sekolah Tak Terisi dan Jalur Offline Dibuka
Nunuk menyebutkan beberapa SD negeri yang tidak menerima siswa baru, antara lain SDN Giripanggung, SDN Gupakan II, SDN Kropak, dan SDN Puleireng di Kapanewon Tepus. Di Kapanewon Semanu, SDN Gunungsari juga mengalami hal serupa. Begitu pula dengan SDN Jaten Tanjungsari dan SDN Wonolagi di Playen.
Sekolah swasta pun turut terdampak. Beberapa di antaranya adalah SD Kanisius Bandung 1 di Playen, SD Muhammadiyah Boarding School, SD Muhammadiyah Gebang di Rongkop, SD Muhammadiyah Pilangrejo di Nglipar, SD Muhammadiyah Wareng di Wonosari, SD Muhammadiyah Wonodoyo di Ponjong, dan SD Sanjaya di Kalurahan Giring Paliyan.
Menanggapi kondisi ini, Dinas Pendidikan Gunungkidul segera mengambil langkah dengan membuka jalur pendaftaran secara offline hingga waktu masuk sekolah tiba.
“Prinsip kami, jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena kendala sistem,” tegas Nunuk.
Nunuk juga menjelaskan bahwa fenomena ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan berkaitan langsung dengan kondisi demografis. Berdasarkan analisis dan pemantauan lapangan, jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut terus menurun secara signifikan.
“Jumlah calon siswa saat ini memang jauh berkurang dibandingkan dengan kapasitas sekolah yang tersedia. Ini menjadi tantangan serius,” tegasnya.
Evaluasi Jumlah Siswa dan Strategi Penyelamatan Sekolah
Dari total kuota bangku siswa SD tahun ini yang mencapai 13.888 kursi, hanya 7.111 calon siswa yang mendaftar. Setelah seleksi administratif dan teknis, hanya 6.666 siswa yang diterima di SD negeri maupun swasta.
“Banyak sekolah tidak bisa memenuhi jumlah minimal rombongan belajar. Idealnya, setiap rombel diisi oleh 28 siswa baru. Tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda,” ujar Nunuk.
Dinas Pendidikan Gunungkidul berencana melakukan koordinasi menyeluruh dengan para kepala sekolah guna merumuskan strategi penyelamatan sekolah-sekolah yang berisiko kehilangan fungsi. Pemerintah daerah menyadari pentingnya kebijakan yang adaptif agar layanan pendidikan dasar tetap dapat berjalan.
Sementara itu, Komisi D DPRD Gunungkidul menyoroti penyebab struktural dari rendahnya minat pendaftar. Anggota Komisi D, Ibnu Sugeng Riyanto, menilai bahwa sekolah dasar harus mulai mempromosikan program dan potensi unggulannya.
“Selama ini, SD hanya menjalankan kurikulum dari pemerintah tanpa inovasi atau penambahan jam belajar yang bisa meningkatkan mutu. Sekolah harus aktif mengenalkan diri ke masyarakat,” kritik Ibnu.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kenyataan bahwa ada sekolah yang hanya memiliki dua murid dalam satu angkatan.
“Kita menghadapi persoalan serius. Kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah. Bahkan di beberapa wilayah, anak-anak tidak sekolah atau putus sekolah sudah menjadi hal biasa,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ibnu turut menggarisbawahi kualitas sekolah yang kalah bersaing dengan sekolah-sekolah di pusat kota. Tidak sedikit orang tua memilih menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih jauh karena fasilitas dan kualitas pengajaran yang dianggap lebih baik.
Sebagai langkah strategis, DPRD mendorong Dinas Pendidikan merancang solusi jangka panjang, termasuk opsi regrouping sekolah, pemberian insentif bagi guru, serta peningkatan fasilitas untuk sekolah-sekolah di pinggiran.
Gunungkidul kini menghadapi realitas bahwa pemerataan akses pendidikan dasar masih jauh dari harapan. Kosongnya pendaftar di belasan SD menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi dan inovasi dalam sektor pendidikan dasar.
