TUGUJOGJA – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus menggenjot upaya penurunan angka stunting dengan memperkuat sinergi lintas sektor. Dalam Rapat Koordinasi atau Rembug Stunting pada Selasa (27/5/2025) di Graha BMT Ummat, Wonosari, Pemkab mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menekankan bahwa upaya menurunkan stunting harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
Penurunan Stunting di Gunungkidul
“Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan penuh terhadap percepatan penurunan stunting. Ini tugas bersama yang memerlukan sinergi semua pihak,” tegas Joko.
Sekretaris BKKBN DIY, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd., menyampaikan bahwa angka stunting di Gunungkidul terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan data, prevalensi stunting di Gunungkidul pada tahun 2022 tercatat sebesar 20,4%.
Kemudian, angka menurun menjadi 17,8% pada 2023, dan kembali turun ke angka 15,2% di tahun 2024. Pemerintah menargetkan angka stunting menurun hingga 12% pada 2025.
“Penurunan ini menjadi bukti nyata efektivitas kerja kolaboratif yang selama ini terbangun. Meski demikian, kita harus memperkuat intervensi hingga ke tingkat desa dan keluarga,” ujar Andi.
Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian, mendorong penguatan kebijakan stunting dalam dokumen perencanaan pembangunan. Ia menyatakan bahwa konvergensi program di tingkat lokal harus berjalan optimal agar intervensi tepat sasaran.
“Kami sudah mengintegrasikan program penurunan stunting dalam RPJMD. Komitmen ini penting agar pelaksanaan berjalan konsisten dan berkelanjutan,” kata Arif.
Langkah Preventif dan Promotif
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, melaporkan bahwa pihaknya telah menjalankan berbagai langkah preventif dan promotif, seperti pemantauan tumbuh kembang anak dan pemberian makanan tambahan.
“Kami terus meningkatkan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak dan ibu hamil. Data prevalensi menunjukkan tren yang menggembirakan,” jelas Ismono.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Desa, Sujarwo, menyebut bahwa desa memiliki peran krusial dalam pencegahan stunting. Ia menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa dan pelibatan kader pemberdayaan masyarakat.
“Kami memfokuskan program pemberdayaan di tingkat desa. Kader-kader kami terus aktif mengedukasi keluarga dan memantau kondisi anak-anak secara rutin,” kata Sujarwo.
Dengan semangat kolaboratif dan penguatan lintas sektor, Pemkab Gunungkidul menargetkan penurunan angka stunting secara berkelanjutan hingga di bawah 12% pada akhir tahun 2025. (ef linangkung)
