Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan. Sebagai gantinya, anggaran yang mencapai Rp 3 miliar tersebut akan dialihkan untuk pengadaan gerobak sampah guna menangani permasalahan sampah di Kota Yogyakarta.
“Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya sudah ya bisa jadi mungkin hampir Rp 3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah ya,” ujar Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3).
Hasto menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan semangat efisiensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Menurutnya, mobil dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik, sehingga tidak perlu ada pengadaan baru.
“Jadi itu ya spirit kita untuk efisiensi. Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus,” tambahnya.
Selain menolak pengadaan mobil dinas, Hasto juga menolak pengadaan meubel baru untuk rumah dinasnya. Ia menilai perabotan yang ada, termasuk tempat tidur, masih layak digunakan.
“Mau dibelikan meubel baru juga enggak usah, tempat tidur yang lama ada. Itu bisa saya pakai untuk beli gerobak sampah,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungannya, anggaran Rp 3 miliar tersebut dapat digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah, dengan satu gerobak diperkirakan seharga Rp 5 juta. Nantinya, gerobak-gerobak ini akan didistribusikan ke 616 RW yang ada di Kota Yogyakarta sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat komunitas.
Langkah ini, menurut Hasto, juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan oleh pemerintah, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto saat menggelar pertemuan di Magelang beberapa waktu lalu.
“Ada beberapa pesan Presiden Prabowo Subianto yang dicatat sesuai melaksanakan retreat di Magelang beberapa waktu lalu. Salah satunya berkaitan dengan efisiensi anggaran,” katanya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta bisa lebih optimal, sekaligus menjadi contoh bahwa anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat.
