TUGUJOGJA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Pengamat menilai sorotan terhadap kinerja menteri dan dinamika politik menjadi pemicu utama munculnya wacana reshuffle.
Ketika pemerintah baru menginjak bulan ketujuh masa kepemimpinannya, isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih kembali menyeruak ke permukaan.
Wacana ini tidak sekadar muncul dari opini masyarakat, tetapi juga menjadi topik hangat yang dibahas para pengamat politik, akademisi, bahkan kalangan dalam pemerintahan.
Sejumlah menteri dinilai tak memenuhi ekspektasi publik, dan perubahan susunan kabinet menjadi sebuah langkah strategis yang dinilai relevan.
Salah satu pengamat politik yang turut menyoroti isu ini adalah Arif Nurul Imam, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Menurut Arif, ada dua hal utama yang kerap menjadi alasan pergantian menteri dalam kabinet: faktor kinerja dan pertimbangan politik. “Reshuffle bisa terjadi karena kinerja menteri yang dinilai buruk atau karena pertimbangan konfigurasi politik yang berubah,” ujar Arif dalam keterangannya kepada KBR pada 27 Mei 2025.
Arif melihat sinyal reshuffle ini tidak lepas dari mulai renggangnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Ketegangan ini, menurutnya, dapat berdampak pada posisi menteri-menteri yang selama ini dekat dengan Jokowi. Pertemuan politik antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, misalnya, disebut-sebut sebagai titik balik perubahan konfigurasi politik yang akan mempengaruhi susunan kabinet.
Sorotan terhadap Tiga Menteri Kunci
Dalam pandangan Arif, setidaknya ada tiga nama menteri yang belakangan menjadi pusat sorotan: Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan UKM, serta Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ketiganya adalah menteri yang sebelumnya telah menjabat di era Presiden Joko Widodo.
“Dari segi kinerja, ketiga nama tersebut cukup mendapat sorotan. Belum lagi dari sisi politis, terutama ketika dinamika kekuasaan bergeser pasca pertemuan elite,” ungkap Arif. Ia menilai reshuffle pada mereka cukup layak dilakukan baik dari perspektif profesional maupun politik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan sempat menjadi perbincangan luas akibat sejumlah kebijakan kontroversialnya yang diprotes oleh para akademisi, termasuk dari kalangan guru besar. Meski dalam survei lembaga IndoStrategi yang dirilis 6 Mei 2025 ia menempati peringkat ke-7 dalam daftar menteri berkinerja baik dengan skor 3,96, Arif menilai performa sang menteri tetap bisa dipertanyakan.
Kabinet Tak Bisa Jadi Sumber Kegaduhan
Isu reshuffle kali ini tidak lepas dari kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan kementerian yang dianggap menimbulkan polemik. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, kabinet seharusnya tidak menjadi sumber kegaduhan publik. “Menteri yang gagal mengelola komunikasi atau malah menimbulkan kontroversi, sudah seharusnya dievaluasi,” tegasnya.
Salah satu contoh nyata yang disebut-sebut sebagai sinyal reshuffle adalah pergantian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Satryo Brodjonegoro ke Brian Yuliarto. Satryo diganti menyusul aksi protes pegawai kementerian dan polemik kenaikan biaya kuliah atau UKT. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo tidak segan mengambil langkah tegas ketika situasi menuntut perubahan.
Rocky Gerung, akademisi sekaligus pengamat politik, turut menyuarakan perlunya reshuffle total. Dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi yang digelar pada 21 Mei 2025, ia bahkan menyebut perlunya “melumpuhkan kabinet lama” dan menggantinya dengan figur-figur baru yang membawa energi segar.
Evaluasi Rutin oleh Presiden
Meski berbagai tekanan dan desakan bermunculan, pihak Istana belum memberikan sinyal pasti soal waktu reshuffle akan dilakukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara rutin memonitor kinerja seluruh anggota kabinet. “Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait reshuffle,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, 23 Mei 2025.
Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meminta masyarakat dan pengamat tidak berspekulasi terlalu jauh. “Kita jangan melewati batas kewenangan. Reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden,” tegas Bahlil.
Ketika ditanya soal isu reshuffle, Airlangga Hartarto, salah satu nama yang disorot, memilih untuk tidak memberikan komentar. “Enggak paham,” katanya singkat di Istana Negara pada 22 Mei 2025.
Harus Selaras dengan Langkah Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menekankan pentingnya sinergi dalam kabinet. Ia berharap seluruh menteri seirama dengan visi dan langkah Presiden. “Ketika Presiden melangkah 20 langkah ke depan, para menterinya juga harus ikut dalam irama yang sama. Kalau Presiden ke kanan, jangan ada yang ke kiri,” ujarnya.
Ia juga mengaku hingga kini belum menerima informasi langsung dari Presiden Prabowo terkait rencana reshuffle. Namun, Muzani menegaskan bahwa loyalitas terhadap visi presiden jauh lebih penting ketimbang hanya sekadar jabatan.
Evaluasi Kinerja Menjadi Sorotan Utama
Laporan dari IndoStrategi yang dirilis pada 30 April 2025 menunjukkan bahwa rata-rata kinerja kabinet berada dalam kategori “sedang”, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1–5. Meski ada sepuluh menteri yang dinilai berkinerja baik, hasil ini menjadi catatan penting bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan perombakan demi memperkuat kinerja pemerintah.
Arif Nurul Imam pun sepakat bahwa reshuffle bukan hanya soal mengganti nama, melainkan menyusun ulang strategi kepemimpinan. “Ada menteri yang relevan dipertahankan karena kompetensinya, seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang dinilai memiliki latar belakang pendidikan kuat,” katanya.
Penutup: Kabinet Harus Merefleksikan Kepemimpinan Tegas
Pada akhirnya, reshuffle kabinet adalah bentuk afirmasi dari kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab.
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bahwa para pembantunya benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat, bukan sekadar menjalankan agenda pribadi atau partai. Jika ada yang tidak selaras, maka perubahan adalah pilihan yang rasional.
Isu reshuffle yang kini berhembus kencang adalah alarm bagi para menteri untuk tidak lengah. Evaluasi akan terus dilakukan, dan rakyat menanti langkah nyata dari Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa kabinet ini benar-benar bekerja sesuai mandat yang telah diberikan.
***
