TUGUJOGJA – Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membongkar capaian dan kegagalan kinerja seluruh perangkat daerah. Ia membeberkan fakta-fakta tanpa tedeng aling-aling.
Satpol PP DIY tampil sebagai juara, sementara Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY harus menerima kenyataan pahit berada di dasar klasemen.
Dalam suasana yang penuh tensi, Sri Sultan menyampaikan hasil evaluasi terbuka. Ia menyebut rerata kinerja perangkat daerah DIY berada dalam kategori Baik, namun menekankan bahwa angka rata-rata itu tidak boleh membuat siapa pun merasa nyaman.
“Saya harap tidak ada yang merasa puas. Kepala OPD harus terus merefleksikan programnya. Apakah benar membawa manfaat nyata bagi rakyat?” tegasnya.
Sri Sultan secara terang-terangan menyebut Satpol PP DIY sebagai Pengguna Anggaran Terbaik. Capaian ini membuat institusi penegak perda tersebut mendapat sorotan positif.
Di sisi lain, Disdikpora DIY justru menjadi lembaga dengan performa anggaran paling rendah, sebuah ironi mengingat sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Evaluasi Pendidikan: Dari BPJKS hingga SMKN 1 Pandak
Tak hanya itu, pada level Kuasa Pengguna Anggaran, Badan Penghubung Jogja di Jakarta (BPJKS) mencatatkan diri sebagai yang terbaik. Sementara itu, Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo justru mencatat performa terburuk.
Evaluasi ini turut mengungkap fakta mengejutkan di lingkup pendidikan menengah kejuruan.
SMKN 6 Yogyakarta tampil sebagai sekolah kejuruan paling unggul, baik dalam serapan anggaran maupun output program yang terukur. Sebaliknya, SMKN 1 Pandak harus menerima kritik keras karena berada di posisi paling buncit dalam daftar evaluasi.
Sri Sultan tidak berhenti sampai di situ. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus memiliki dampak nyata. Ia menolak anggapan bahwa pertanggungjawaban anggaran cukup berhenti di tataran administratif.
“Jangan cuma asal laporan selesai. Anggaran itu milik rakyat. Kalau tidak memberikan manfaat substansial, berarti kita gagal mengelola amanah,” ujarnya.
Ia kemudian menyerukan agar semua lini pemerintahan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas level, terutama antara pusat dan daerah. Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan makin kompleks dan hanya bisa ditaklukkan dengan kerja kolektif.
“Jangan sampai kita sibuk mengurus prosedur tapi lupa esensi. Pembangunan itu harus menyentuh hidup masyarakat. Bukan sekadar pencitraan,” pesan Sultan.
