TUGUJOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyuarakan dengan lantang bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus mengambil peran lebih aktif dan strategis dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.
Sri Sultan tidak hanya mengingatkan fungsi dasar BPD sebagai lembaga keuangan, tetapi menantang peran lembaga ini agar melampaui batas konvensional. Sri Sultan menyatakan bahwa BPD harus menjadi penggerak utama pembangunan daerah yang berakar dari potensi lokal dan tumbuh bersama rakyat.
BPD jadi Penggerak
Sri Sultan menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh lagi sekadar menjadi objek pembangunan. Kehadiran BPD harus mampu menciptakan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek utama dalam pembangunan daerahnya sendiri,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa selama ini masih banyak institusi yang memperlakukan warga desa sebagai penerima manfaat semata, bukan sebagai pelaku utama perubahan. Karena itu, BPD perlu masuk lebih dalam ke lini desa, memahami kekuatan lokal, dan mendorong partisipasi warga untuk membangun dari bawah.
Pemerintah Daerah DIY saat ini terus mengarahkan pembangunan berbasis pada kekuatan desa dan kalurahan. Ia menegaskan bahwa konsep desa mandiri dan berbudaya harus menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
“Kemandirian harus diterapkan. BPD kita arahkan ke sana, agar masyarakat punya ruang untuk membuat terobosan sendiri. Itulah cara kita membuka jalan bagi pembangunan dari bawah,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Gubernur DIY juga menekankan perlunya perubahan pola pikir di masyarakat pedesaan. Ia mendorong agar desa tak lagi terpaku pada sistem agraris tradisional yang subsisten, melainkan mulai mengadopsi pendekatan industrial yang produktif. Menurutnya, transformasi ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan konkret dari BPD sebagai mitra strategis.
Peran BPD kini tidak hanya terletak pada fungsi perbankan, tetapi juga pada posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan yang memihak rakyat, berbasis budaya, dan menjunjung tinggi kemandirian.
Langkah ke depan menuntut keberanian dan inovasi. BPD harus menembus batas, keluar dari zona nyaman, dan hadir nyata di tengah masyarakat—tidak hanya melalui pinjaman, tetapi juga melalui pendampingan, edukasi, serta penciptaan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Tanggapan Direktur BPD DIY
Menanggapi arahan Gubernur DIY, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, menyampaikan komitmen penuh institusinya dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BPD tidak akan hanya hadir sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra masyarakat dalam setiap langkah pembangunan.
“BPD merupakan simbol kebersamaan dan kerja kolektif antar-BPD dalam membangun Indonesia dari daerah. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dan mendorong program-program nyata yang dapat memperkuat masyarakat sebagai aktor utama pembangunan,” ujar Santoso.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus Haryoto Widodo, memberikan apresiasi tinggi atas kesediaan DIY menjadi tuan rumah yang hangat dan penuh makna. Ia menilai forum ini tidak sekadar ajang pertemuan formal, tetapi juga simbol kuat kebangkitan kolektif BPD di seluruh Indonesia.
“Momentum ini bukan hanya soal undian, tapi tentang membangun kekuatan kolektif BPD dalam mendekatkan produk perbankan daerah dengan masyarakat, serta memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal,” ungkap Agus.(ef linangkung)
