TUGUJOGJA – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan keinginannya untuk mengkolaborasikan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan Lumbung Mataraman. Sultan menyambut baik hadirnya KDMP sebagai program pemerintah pusat yang sejalan dengan semangat pembangunan desa di Yogyakarta.
Sri Sultan mengatakan, Pemerintah DIY selama ini menjalankan program Lumbung Mataraman untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Program tersebut mendorong desa menanam komoditas pangan unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Sultan pun ingin KDMP mendukung penyediaan bahan baku pangan lokal untuk berbagai program pemerintah, termasuk Menu Gizi Beragam (MGB).
“Kami menginginkan masyarakat menjadi subjek dalam pelaksanaan program pemerintah, bukan sekadar objek kebijakan,” ujar Sri Sultan tegas. Ia menekankan pentingnya masyarakat berperan sebagai pemrakarsa kebijakan pembangunan di wilayahnya sendiri.
Sri Sultan menjelaskan, Pemda DIY berupaya membentuk desa yang mandiri dan berbudaya dengan menggerakkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang ada. Menurutnya, desa harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga warganya tidak perlu merantau ke kota untuk mencari penghidupan.
“Kami berharap Lumbung Mataraman dan KDMP menciptakan kemandirian desa. Jika program ini berjalan baik, warga desa tidak akan perlu lagi meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari pekerjaan,” ucapnya penuh harap.
Revitalisasi Koperasi dan Dukungan Pemerintah
Dalam talkshow bertema ‘Koperasi Inklusif dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Berkelanjutan’, Sri Sultan mengingatkan kembali arah RPJMD DIY hingga 2027. Ia menegaskan, reformasi kalurahan menjadi kunci pembangunan daerah, termasuk melalui revitalisasi koperasi.
Sri Sultan menegaskan, hadirnya KDMP harus membawa manajemen profesional dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan koperasi harus transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah DIY Aria Nugrahadi menegaskan, koperasi menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Aria mengakui, saat ini koperasi menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari minimnya regenerasi, rendahnya partisipasi anggota, hingga keterbatasan adopsi teknologi digital.
“Pemerintah pusat meluncurkan Koperasi Merah Putih sebagai model koperasi desa yang inklusif, inovatif, dan berpihak pada rakyat. Pemda DIY menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mengakar kuat di DIY,” kata Aria.
Aria menjelaskan, program KDMP juga sejalan dengan Reformasi Kalurahan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2022–2027. Ribuan koperasi aktif dan UMKM yang berkembang di DIY tidak lepas dari dukungan pelatihan digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi dengan akademisi.
“Kami ingin koperasi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang relevan dan transformatif. Dialog hari ini menjadi fondasi membangun koperasi masa depan yang tangguh secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantoro menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini ingin menata kembali koperasi agar dapat berkembang pesat. Ferry menyebut, KDMP hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
“Presiden Prabowo ingin memulai lagi perjuangan pengembangan koperasi. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa agar tercipta badan usaha koperasi di 80.000 desa di Indonesia,” jelas Ferry.
Ferry menuturkan, kehadiran KDMP bertujuan menyelesaikan berbagai masalah pedesaan seperti tingginya pengangguran, maraknya praktik rentenir, dan persoalan pinjaman online. Ia juga berharap KDMP menjadi penyalur bantuan pemerintah pusat secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin KDMP menjadi penyedia produk-produk dari BUMN maupun swasta dengan catatan bukan produk impor. Selain itu, KDMP juga dapat menjadi over takes untuk produk tanaman pangan dan kerajinan dari UMKM desa sehingga terbangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Ferry.
