TUGUJOGJA — Pemerintah Kota Yogyakarta semakin agresif dalam menggenjot layanan Keluarga Berencana (KB) di tengah dinamika kependudukan perkotaan yang terus berkembang.
Tidak lagi hanya mengandalkan fasilitas kesehatan formal, Pemkot kini menghadirkan layanan KB langsung ke pusat aktivitas masyarakat, seperti pasar tradisional dan toko modern.
Langkah ini menjadi terobosan besar dalam menjangkau pasangan usia subur yang selama ini sulit mengakses layanan KB reguler.
GERTAK KB Hadirkan Layanan Langsung di Pasar
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta melaporkan capaian signifikan tahun ini. Analis Kebijakan Ahli Muda, Ummatul Baroroh, menyatakan bahwa strategi perluasan jangkauan mulai menunjukkan hasil nyata.
“Kami sudah mencapai lebih dari 700 akseptor untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dari target 1.430 tahun ini. Untuk Metode Operasi Pria (MOP), kami bahkan sudah lampaui target. Target hanya 5 orang, sekarang 15 orang sedang antre,” tegas Umma.
Program inovatif bertajuk Gerakan Serentak Pelayanan KB atau GERTAK KB menjadi ujung tombak strategi ini.
Program ini menggandeng berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari RS Pratama, puskesmas, praktik bidan mandiri, hingga institusi pendidikan kesehatan. Namun kekuatan utama terletak pada penyediaan layanan langsung di pasar-pasar rakyat.
“Kami buka layanan KB di pasar. Bukan sekadar sosialisasi, tapi langsung tindakan. Contohnya di Pasar Beringharjo lantai 3, kami hadir setiap hari Selasa. Setiap pekan selalu ada paling tidak lima orang yang mendaftar atau lepas-pasang alat kontrasepsi. Tidak pernah sepi,” beber Umma.
Program GERTAK KB telah menyasar berbagai pasar besar dan kecil, mulai dari Pasar Beringharjo, Pasar Ngasem, Sentul, Prawirotaman, Kotagede, Gading, Legi, Telo, hingga Pasar Cendrawasih dan Candra. Bahkan masyarakat urban di Superindo Jalan Parangtritis juga telah dijangkau.
“Kami gandeng pengelola dan lurah pasar untuk sosialisasi setiap hari. Jadi masyarakat tidak perlu lagi bingung cari layanan KB. Cukup datang ke pasar, semua sudah tersedia, gratis,” ujarnya.
Gratis Total, Akseptor Dapat Uang Saku Lebih dari Rp1 Juta
Layanan KB dari Pemkot Yogyakarta benar-benar tanpa biaya. Semua ditanggung melalui anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Selain alat kontrasepsi gratis, akseptor juga mendapat biaya transportasi dan konsumsi, baik untuk peserta maupun tenaga medis.
Keuntungan lebih dirasakan oleh peserta KB permanen seperti MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP. Mereka mendapat kompensasi biaya hidup sebesar Rp450.000 dan dana pemulihan sebesar Rp550.000, total lebih dari Rp1 juta per orang.
“Kami ingin pastikan pelayanan KB ini tidak memberatkan masyarakat. Sudah kami fasilitasi semuanya. Tinggal kemauan dan kesiapan dari calon akseptor,” ujar Umma.
DP3AP2KB juga aktif meluruskan berbagai mitos seputar KB, terutama metode permanen.
“Biasanya hanya butuh waktu seminggu untuk pemulihan. Setelah itu, bisa kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada dampak jangka panjang. Itu hanya mitos yang harus kita lawan,” tegasnya.
Antusiasme Warga Tinggi, Seleksi Medis Ketat
Data menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap layanan ini. Tercatat 518 orang memilih IUD, 131 menggunakan Implan, dan lebih dari 30 orang menjalani MOW. Semua calon akseptor harus melalui tahapan pemeriksaan medis menyeluruh.
DP3AP2KB memastikan setiap calon akseptor memenuhi kriteria: sudah memiliki anak, sehat jasmani-rohani, dan tidak memiliki kontraindikasi medis.
“Kami tidak asal terima, semua tetap melalui prosedur ketat agar aman dan efektif,” ujar Umma.
Langkah inovatif Pemkot Yogyakarta ini tak hanya memperluas jangkauan layanan KB, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.
